Peninggalan Ahok-Djarot yang Dibangga-banggakan...
 |
| Karikatur di Harian Kompas edisi Minggu (20/12/2015) tentang e-budgeting. Pengusaha bisa memanfaatkan belanja pemerintah melalui e-katalog untuk menawarkan produk-produknya. Produsen motor beroda tiga Kozomi melakukan hal itu bekerja sama dengan sejak setahun silam melalui Lembaga Kebijakan Penyediaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). Ada kenaikan penjualan produk, kata Presiden Direktur Nozomi Leo Zahar |
JAKARTA,
- Salah satu hal yang menjadi
peninggalan pemerintahan Basuki Tjahaja Purnama dan Djarot Saiful
Hidayat adalah sebuah sistem penganggaran berbasis elektronik bernama
e-budgeting. Sistem ini mulai digunakan pada penyusunan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2015.
Dalam sistem ini, hanya beberapa orang yang memiliki password untuk
masuk ke dalam sistem. Segala perubahan yang terjadi dalam sistem akan
terlibat sehingga akan ketahuan jika ada yang mengurangi atau menambah
anggaran.
Oleh karena itu, biasanya proses input sistem
e-budgeting dilakukan bersama-sama semua SKPD di satu ruangan besar.
Sistem ini tetap digunakan sampai pembahasan anggaran yang terakhir
yaitu APBD-Perubahan 2017. Selain e-budgeting, Pemprov DKI juga
menggunakan e-planing dan e-musrenbang.
"Di masa lalu dengan sistem keuangan yang tidak berdasarkan e-budgeting maka mudah sekali program yang tidak strategis, yang ngaco itu masuk," kata Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat dalam wawancara khusus bersama Kompas.com, Senin (4/9/2017).
Djarot mengatakan, sistem ini bisa mengeliminasi kebocoran anggaran
dalam APBD. Dia berharap tidak ada lagi kasus-kasus mark up anggaran
atau anggaran siluman seperti yang dulu disebut Ahok.
"Bayangkan kasus UPS tidak akan bisa muncul. Proyek fiktif enggak akan bisa muncul," ujar Djarot.
Djarot mengatakan sistem ini semakin baik karena didukung dengan pola
transaksi non-tunai atau cashless. Kemudian, pembukuan di Pemprov DKI
Jakarta juga dilakukan setiap hari seperti yang terjadi di bank-bank.
Dengan semua upaya ini, dia yakin anggaran di DKI Jakarta tidak akan
lari ke kantong-kantong yang salah.
Dicontoh daerah lain
Djarot juga senang bahwa sistem ini akan dicontoh oleh daerah lain.
Banyak pejabat-pejabat DKI yang diundang ke daerah untuk mengajarkan
sistem ini. Bahkan, sistem ini juga diapresiasi oleh Komisi
Pemberantasan Korupsi.
Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan pernah merayu Djarot agar mau
membagikan sistem elektronik tersebut kepada daerah-daerah lain. Dengan
demikian, sistem itu bisa diterapkan di daerah lain juga.
Basaria
ingin Pemprov DKI Jakarta menjadi role model dalam sistem penganggaran
di Indonesia. Kata dia, tim KPK siap membantu untuk menyempurnakan
sistem itu.
"Nanti dengan beberapa perbaikan, best practice yang
ada di sini akan kami ambil dan dibuat jadi contoh. Saya yakin Pak
Gubernur akan memberikan gratis ya Pak. Akan kami ambil dan diberikan ke
daerah lain," kata Basaria.
Akan dilanjutkan
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Jakarta Tuty
Kusumawati mengatakan sistem penganggaran yang digunakan selama ini di
pemerintahan Ahok-Djarot tetap digunakan. Sistem e-budgeting tetap digunakan dalam pembahasan APBD DKI 2018 nanti.
"Semua sistem yang telah terbangun yakni e-musrenbang, e-budgeting tetap digunakan," ujar Tuty.
Tuty mengatakan hal ini sudah disampaikan kepada tim sinkronisasi sejak
pembahasan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2018. Kata Tuty, tim
sinkronisasi menerima sistem itu.
"Tidak ada masalah apapun dengan sistem yang digunakan," ujar Tuty
Sumber : kompas.com
