Isu Pembelian 5.000 Senjata Merebak, Wiranto Pastikan Negara Aman
 |
| Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto saat memberikan kuliah umum terkait program bela negara di Universitas Tarumanagara, Jakarta Barat, Selasa (5/9/2017). |
JAKARTA, - Menteri Koordinator Bidang
Politik, Hukum, dan Keamanan, Wiranto mengatakan bahwa tak perlu ada hal
yang dikhawatirkan terkait dengan polemik pembelian 5.000 pucuk senjata oleh institusi non militer.
Hal ini disampaikan Wiranto menyusul isu yang menyebutkan ada suatu
kelompok yang ingin menganggu ketertiban dan keamanan nasional.
"Banyak spekulasi muncul. Jangan-jangan ini untuk institusi lain
karena Pemerintah lepas kontrol, bukan. Ada kekuatan lain yang ingin
melakukan pemberontakan, tidak ada," kata Wiranto di kantor Kemenko
Polhukam, Jakarta, Minggu (24/9/2017).
"Kita tetap aman, tetap stabil, tidak ada sesuatu yang dikhawatirkan daro keamanan nasional. Saya jamin," tambah dia.
Ia pun meminta agar semua pihak tidak kembali menyebarkan
spekulasi-spekulasi yang tidak benar akan persoalan pembelian senjata
tersebut.
"Jangan ada spekulasi lain tentang hal ini dan setelah saya jelaskan
masalah ini, masalahnya seperti ini. Jadi tidak perlu dikhawatirkan,
sudah itu sudah cukup," katanya.
Wiranto juga mengatakan, pembelian senjata oleh institusi negara
seperti TNI/Polri dan institusi lainnya dari PT Pindad adalah hal yang
lazim, tergantung sesuai kebutuhan lembaga.
"Ini untuk kepentingan pendidikan intelijen sudah. Banyak senjata
lain yang dibutuhkan Polisi, BNN, BIN, maupun di luar TNI banyak,"
ungkap dia.
Wiranto pun heran, selama ini pembelian senjata yang dilakukan tidak
pernah ada masalah. Apalagi jika pembelian senjata itu dilakukan sesuai
dengan prosedur yang ada.
"Setiap ada kebutuhan kita beli dari Pindad, diproduksi Pindad enggak
ada masalah. Sejak saya jadi Panglima bahkan sebelumnya jadi
Pangkostrad, Kasad, tidak pernah beli senjata dipolemikkan seperti ini,"
kata dia.
"Kecuali senjata selundupan dari luar masuk ke Indonesia itu
barangkali perlu kita waspadai dan perbincangkan secara spesifik. Tapi
ini pengadaan senjata non standar TNI, lewat APBN untuk kepentingan yang
jelas maka tidak perlu dipolemikkan sama sekali," tutup Wiranto.
Sebelumnya, Wiranto menjelaskan bahwa pernyataan Panglima TNI
Jenderal Gatot Nurmantyo soal ada institusi non-militer yang berencana
mendatangkan 5.000 pucuk senjata secara ilegal adalah keliru.
Yang benar, kata dia, institusi non-militer yang berniat membeli
senjata itu adalah Badan Intelijen Negara (BIN) untuk keperluan
pendidikan. Jumlahnya pun tak mencapai 5.000 pucuk, tetapi hanya 500
pucuk.
BIN juga sudah meminta izin ke Mabes Polri untuk pembelian senjata
itu. Izin tak diteruskan ke TNI lantaran spesifikasi senjata yang dibeli
BIN dari Pindad itu berbeda dengan yang dimiliki militer.
Sumber : kompas.com
