Anggota Parlemen dan Pegiat Asia Kecam Vonis Ahok
 |
| Hukuman dua tahun penjara untuk Ahok memicu keprihatinan regional |
Jakarta,
--
Organisasi pemerhati Hak Asasi Manusia di Asia dan
Asia Tenggara turut menyayangkan atas vonis hukuman dua tahun penjara
yang dijatuhkan kepada Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.
Pengadilan menjatuhkan hukuman tersebut karena menilai Ahok telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penistaan agama.
Kasus ini berakar dari pernyataan Ahok yang menyitir Al Quran, terutama Surat Al-Maidah ayat 51, untuk mendukung pendapatnya bahwa para oposisi menggunakan ayat suci untuk mencegah warga memilihnya dalam pemilihan kepala daerah.
Pengadilan menjatuhkan hukuman tersebut karena menilai Ahok telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penistaan agama.
Kasus ini berakar dari pernyataan Ahok yang menyitir Al Quran, terutama Surat Al-Maidah ayat 51, untuk mendukung pendapatnya bahwa para oposisi menggunakan ayat suci untuk mencegah warga memilihnya dalam pemilihan kepala daerah.
|
|
Asian Forum for Human Rights and Development atau FORUM-ASIA menyatakan
"sangat khawatir" atas vonis yang dijatuhkan pengadilan kepada Ahok.
"Pemenjaraannya adalah serangan untuk kebebasan fundamental, terutama hak atas kebebasan berekspresi dan kebebasan beragama di negara," bunyi pernyataan yang diterima CNNIndonesia.com, Rabu (10/5).
Karena Ahok akan mengajukan banding atas putusan tersebut, FORUM-ASIA mendesak Pengadilan Tinggi untuk segera membatalkannya. Selain itu, Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemerintah RI pun didesak untuk segera menghapus hukum penistaan agama.
"Hukum itu melanggar perjanjian hak asasi manusia internasional, terutama Perjanjian Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR) yang telah diratifikasi Indonesia," lanjut pernyataan yang sama.
"Pemenjaraannya adalah serangan untuk kebebasan fundamental, terutama hak atas kebebasan berekspresi dan kebebasan beragama di negara," bunyi pernyataan yang diterima CNNIndonesia.com, Rabu (10/5).
Karena Ahok akan mengajukan banding atas putusan tersebut, FORUM-ASIA mendesak Pengadilan Tinggi untuk segera membatalkannya. Selain itu, Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemerintah RI pun didesak untuk segera menghapus hukum penistaan agama.
"Hukum itu melanggar perjanjian hak asasi manusia internasional, terutama Perjanjian Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR) yang telah diratifikasi Indonesia," lanjut pernyataan yang sama.
|
|
Organisasi yang dibentuk pada 1991 dan mempunyai 58 anggota di 19 negara
Asia itu menyebut keberadaan hukum tersebut saja sudah melanggar hak
asasi manusia.
"Hukum penistaan agama selama ini digunakan untuk mengkriminalisasi pandangan, kegiatan dan perbedaan agama, dan untuk menekan minoritas," kata pernyataan organisai yang didirikan di Filipina itu.
Senada, ASEAN Parliamentarians for Human Rights (APHR) pun menyatakan kekhawatirannya atas vonis tersebut. Organisasi yang terdiri atas anggota, mantan anggota parlemen, dan tokoh-tokoh berpengaruh di kawasan Asia Tenggara itu hukuman yang dijatuhkan pada Ahok membingungkan semua pihak.
"Vonis itu sangat membingungkan, tidak hanya bagi Indonesia tapi untuk seluruh kawasan ASEAN," kata Charles Santiago, anggota Parlemen Malaysia sekaligus ketua APHR dalam pernyataannya.
"Hukum penistaan agama selama ini digunakan untuk mengkriminalisasi pandangan, kegiatan dan perbedaan agama, dan untuk menekan minoritas," kata pernyataan organisai yang didirikan di Filipina itu.
Senada, ASEAN Parliamentarians for Human Rights (APHR) pun menyatakan kekhawatirannya atas vonis tersebut. Organisasi yang terdiri atas anggota, mantan anggota parlemen, dan tokoh-tokoh berpengaruh di kawasan Asia Tenggara itu hukuman yang dijatuhkan pada Ahok membingungkan semua pihak.
"Vonis itu sangat membingungkan, tidak hanya bagi Indonesia tapi untuk seluruh kawasan ASEAN," kata Charles Santiago, anggota Parlemen Malaysia sekaligus ketua APHR dalam pernyataannya.
|
|
"Indonesia dianggap sebagai pemimpin di kawasan dalam hal demokrasi dan
keterbukaan. Putusan ini membuat posisi tersebut dipertaruhkan dan
meningkatkan kekhawatiran akan masa depan Indonesia sebagai masyarakat
yang terbuka, toleran dan beragam."
Dia juga mengatakan Ahok telah menjadi korban peningkatan ekstremisme dan politik identitas keagamaan.
Namun, dampak putusan ini tidak hanya soal keadilan untuk seorang individu, kata Charles. "Ini adalah kemenangan bagi intoleransi dan tanda buruk untuk hak minoritas."
"Ketika kebebasan fundamental, termasuk kebebasan berpendapat dan kebebasan beragama, sedang terancam di penjuru kawasan, vonis ini mengirimkan sinyal yang salah untuk para tetangga Indonesia di ASEAN," ujarnya.
Dia juga mengatakan Ahok telah menjadi korban peningkatan ekstremisme dan politik identitas keagamaan.
Namun, dampak putusan ini tidak hanya soal keadilan untuk seorang individu, kata Charles. "Ini adalah kemenangan bagi intoleransi dan tanda buruk untuk hak minoritas."
"Ketika kebebasan fundamental, termasuk kebebasan berpendapat dan kebebasan beragama, sedang terancam di penjuru kawasan, vonis ini mengirimkan sinyal yang salah untuk para tetangga Indonesia di ASEAN," ujarnya.
Sumber : cnnindonesia.com
