KY Kaji Salah Tulis Putusan MA soal Masa Jabatan Pimpinan DPD
 |
| Sidang saat pemilihan Ketua DPD. (CNN Indonesia/Feri Agus Setyawan) |
Jakarta,
Ketua Komisi Yudisial Aidul Fitriciada menyatakan
akan mengkaji salah penulisan putusan Mahkamah Agung tentang masa
jabatan pimpinan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Aidul mengatakan salah
penulisan ini termasuk dalam kategori pelanggaran etika terkait
ketidakcermatan.
"Kami akan lihat apakah kesalahan penulisan ini terletak pada hakim atau panitera," ujar Aidul dalam sebuah diskusi di Jakarta, Rabu (5/4).
Putusan MA tentang masa jabatan pimpinan DPD sempat dipertanyakan sejumlah pihak karena terdapat kesalahan penulisan. Di antaranya adalah kesalahan penyebutan berupa ‘Dewan Perwakilan Rakyat Daerah’ bukan ‘Dewan Perwakilan Daerah’ serta pada objek putusan yang seharusnya ‘Tata Tertib Nomor 1 Tahun 2016 dan 2017’ tetapi yang tertulis ‘Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 dan 2017’.
"Kami akan lihat apakah kesalahan penulisan ini terletak pada hakim atau panitera," ujar Aidul dalam sebuah diskusi di Jakarta, Rabu (5/4).
Putusan MA tentang masa jabatan pimpinan DPD sempat dipertanyakan sejumlah pihak karena terdapat kesalahan penulisan. Di antaranya adalah kesalahan penyebutan berupa ‘Dewan Perwakilan Rakyat Daerah’ bukan ‘Dewan Perwakilan Daerah’ serta pada objek putusan yang seharusnya ‘Tata Tertib Nomor 1 Tahun 2016 dan 2017’ tetapi yang tertulis ‘Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 dan 2017’.
|
|
Aidul mengatakan, kesalahan penulisan putusan sebenarnya bukan hal baru
di dunia peradilan. Apalagi kesalahan ini juga belum tentu memengaruhi
putusan MA. Dia mengatakan kesalahan penulisan semacam ini tak hanya
terjadi di MA tapi juga di pengadilan tingkat bawah.
"Di MA sudah beberapa kali. Pernah salah soal angka, harusnya miliar tapi ditulis juta," katanya.
Meski demikian, Aidul menegaskan, lembaga yang dipimpinnya itu hanya menindaklanjuti dugaan pelanggaran etik terkait penulisan yang dilakukan oleh MA. Sementara pada perkaranya sendiri, kata dia, tetap menjadi kewenangan MA.
Ditemui terpisah, Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Jimly Asshidique mengatakan, kesalahan penulisan itu termasuk tindakan yang melanggar etika profesionalisme. Apalagi jika kesalahan yang dilakukan bukan sekadar permasalahan tanda baca tapi juga merembet ke hal yang sifatnya substansi.
"Di MA sudah beberapa kali. Pernah salah soal angka, harusnya miliar tapi ditulis juta," katanya.
Meski demikian, Aidul menegaskan, lembaga yang dipimpinnya itu hanya menindaklanjuti dugaan pelanggaran etik terkait penulisan yang dilakukan oleh MA. Sementara pada perkaranya sendiri, kata dia, tetap menjadi kewenangan MA.
Ditemui terpisah, Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Jimly Asshidique mengatakan, kesalahan penulisan itu termasuk tindakan yang melanggar etika profesionalisme. Apalagi jika kesalahan yang dilakukan bukan sekadar permasalahan tanda baca tapi juga merembet ke hal yang sifatnya substansi.
|
|
"Kalau yang salah ketik, fatal juga kan. Itu bisa dipersoalkan orang
karena menyangkut perilaku tidak profesional dari perumusnya," ucap
Jimly.
Hakim Yustisial pada Biro Hukum dan Humas MA Witanto sebelumnya juga menegaskan bahwa putusan MA tetap berlaku mengikat meski terdapat sejumlah kesalahan penulisan. Dia menyatakan, kesalahan penulisan terjadi karena beban kerja penyelesaian perkara di MA yang terlalu tinggi.
Kesalahan penulisan ini sempat dikritik oleh sejumlah anggota DPD. Pasalnya kesalahan itu dianggap memicu konflik internal DPD yang belakangan ini terjadi.
Dalam perkara Nomor 20 P HUM/2017 terdapat kesalahan di amar nomor 3 yang isinya memerintahkan kepada pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk mencabut Peraturan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 tanggal 21 Februari 2017 tentang Tata Tertib.
Hakim Yustisial pada Biro Hukum dan Humas MA Witanto sebelumnya juga menegaskan bahwa putusan MA tetap berlaku mengikat meski terdapat sejumlah kesalahan penulisan. Dia menyatakan, kesalahan penulisan terjadi karena beban kerja penyelesaian perkara di MA yang terlalu tinggi.
Kesalahan penulisan ini sempat dikritik oleh sejumlah anggota DPD. Pasalnya kesalahan itu dianggap memicu konflik internal DPD yang belakangan ini terjadi.
Dalam perkara Nomor 20 P HUM/2017 terdapat kesalahan di amar nomor 3 yang isinya memerintahkan kepada pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk mencabut Peraturan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 tanggal 21 Februari 2017 tentang Tata Tertib.
Sumber: cnninodensia.com
