Transfer ke Daerah Naik, Sri Mulyani Soroti Pengelolaan Pemda
 |
| Berdasarkan APBN 2017, alokasi anggaran untuk TKDD mencapai Rp764,9 triliun. Alokasi tahun ini meningkat drastis dibandingkan lalu, yaitu Rp710,9 triliun. (ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan). |
Jakarta, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati meminta
pemerintah daerah (pemda) untuk mengelola anggaran Transfer ke Daerah
dan Dana Desa (TKDD) seefisien mungkin, mengingat alokasi TKDD lebih
besar kalau dibandingkan anggaran untuk belanja Kementerian/Lembaga
(K/L) dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2017.
Berdasarkan APBN 2017, alokasi anggaran untuk TKDD mencapai Rp764,9 triliun. Alokasi TKDD tahun ini meningkat drastis bila dibandingkan realisasi TKDD APBN Perubahan 2016 yang sebesar Rp710,9 triliun. Bahkan, alokasi TKDD dalam lima tahun terakhir meningkat hampir dua kali lipat, yakni dari Rp480 triliun menjadi Rp764,9 triliun.
"Alokasi TKDD Rp764,9 triliun ini mungkin lebih tinggi Rp1 triliun dari K/L karena memang tanggungjawab daerah semakin besar, mereka harus melayani langsung kepada masyarakat," tutur Sri Mulyani dalam Sosialisasi TKDD di kantornya, Kamis (2/3).
Berdasarkan APBN 2017, alokasi anggaran untuk TKDD mencapai Rp764,9 triliun. Alokasi TKDD tahun ini meningkat drastis bila dibandingkan realisasi TKDD APBN Perubahan 2016 yang sebesar Rp710,9 triliun. Bahkan, alokasi TKDD dalam lima tahun terakhir meningkat hampir dua kali lipat, yakni dari Rp480 triliun menjadi Rp764,9 triliun.
"Alokasi TKDD Rp764,9 triliun ini mungkin lebih tinggi Rp1 triliun dari K/L karena memang tanggungjawab daerah semakin besar, mereka harus melayani langsung kepada masyarakat," tutur Sri Mulyani dalam Sosialisasi TKDD di kantornya, Kamis (2/3).
Tak hanya tanggungjawab yang lebih besar, Sri Mulyani juga mengatakan
bahwa pengelolaan TKDD wajib dikelola dengan baik agar tak ada alokasi
yang terbuang percuma atau justru tidak digunakan dengan maksimal oleh
pemda.
Pasalnya, mantan direktur pelaksana Bank Dunia itu mencatat selisih lebih perhitungan anggaran (SiLPA) sebesar Rp85 triliun yang tak digunakan untuk belanja pemerintah. Padahal, untuk menutup proyeksi belanja pemerintah, baik yang berasal dari TKDD dan belanja K/L, pemerintah telah mencari sumber-sumber dana lewat berbagai cara, termasuk menerbitkan surat utang atau obligasi.
Sayangnya, penerbitan surat utang yang dilakukan pemerintah beserta bunga yang harus ditanggung justru hanya menambah daftar utang dan memperlebar defisit anggaran yang kembali membengkak di tahun ini menjadi 2,41 persen.
"Tahun ini, kami defisit 2,41 persen, lebih dari Rp300 triliun. Pemerintah sudah menerbitkan surat utang Rp300 triliun dengan bunga, tetapi Rp85 triliun tidak terpakai karena ada di dalam SiLPA. Seharusnya, kami bisa mengurangi beban yang tidak perlu," tekan Sri Mulyani.
Oleh karenanya, Sri Mulyani menekankan kepada pemda agar benar-benar menghitung dengan matang proyeksi anggaran. Toh, seluruh transfer daerah tujuannya untuk mengentaskan kemiskinan, baik dari sisi biaya pendidikan, dana kesehatan, perbaikan infrastruktur mendasar.
Sebagai informasi, dalam APBN 2017, pemerintah menargetkan belanja pemerintah, baik dari pusat dan daerah mencapai Rp2.080 triliun dengan target penerimaan negara sepanjang tahun ini sebesar Rp1.750 triliun.
Pasalnya, mantan direktur pelaksana Bank Dunia itu mencatat selisih lebih perhitungan anggaran (SiLPA) sebesar Rp85 triliun yang tak digunakan untuk belanja pemerintah. Padahal, untuk menutup proyeksi belanja pemerintah, baik yang berasal dari TKDD dan belanja K/L, pemerintah telah mencari sumber-sumber dana lewat berbagai cara, termasuk menerbitkan surat utang atau obligasi.
Sayangnya, penerbitan surat utang yang dilakukan pemerintah beserta bunga yang harus ditanggung justru hanya menambah daftar utang dan memperlebar defisit anggaran yang kembali membengkak di tahun ini menjadi 2,41 persen.
"Tahun ini, kami defisit 2,41 persen, lebih dari Rp300 triliun. Pemerintah sudah menerbitkan surat utang Rp300 triliun dengan bunga, tetapi Rp85 triliun tidak terpakai karena ada di dalam SiLPA. Seharusnya, kami bisa mengurangi beban yang tidak perlu," tekan Sri Mulyani.
Oleh karenanya, Sri Mulyani menekankan kepada pemda agar benar-benar menghitung dengan matang proyeksi anggaran. Toh, seluruh transfer daerah tujuannya untuk mengentaskan kemiskinan, baik dari sisi biaya pendidikan, dana kesehatan, perbaikan infrastruktur mendasar.
Sebagai informasi, dalam APBN 2017, pemerintah menargetkan belanja pemerintah, baik dari pusat dan daerah mencapai Rp2.080 triliun dengan target penerimaan negara sepanjang tahun ini sebesar Rp1.750 triliun.
Sumber: cnnindonesia.com
