Raja Arab Janji Utangi Indonesia US$1 Miliar
![]() |
Sebesar US$750 juta dialokasikan untuk mendanai proyek pemerintah, sementara US$250 juta untuk mendukung kegiatan ekspor Arab Saudi ke Indonesia. (ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari) |
Jakarta,
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan
Raja Arab Saudi Salman bin Abdul Aziz Al-Saud berjanji bakal membiayai
pembangunan infrastruktur Indonesia lewat pinjaman bernilai US$1 miliar.
Arab Saudi akan mengalirkan dana tersebut melalui The Saudi Fund Contribution to the Financing of Development Project. Rinciannya, sebesar US$750 juta akan dialokasikan pemerintah untuk membiayai proyek infrastruktur yang telah disepakati.
"Untuk US$750 juta sebetulnya masih sangat umum. Jadi, belum diturunkan dalam kesepakatan yang detail," kata Sri Mulyani di kantornya, Kamis (2/3).
Sedangkan sisanya sebesar US$250 juta akan dialokasikan untuk mendanai atau mendukung kegiatan ekspor dari Arab Saudi ke Indonesia di luar sektor minyak dan gas (non-migas).
"Jadi, mungkin mereka punya berbagai produk-produk non-oil yang dibutuhkan Indonesia," imbuh bekas Direktur Pelaksana Bank Dunia.
Dengan adanya investasi dari Arab Saudi ini, Sri Mulyani yakin, proyek infrastruktur yang tengah gencar digarap pemerintah akan memiliki banyak sumber pendanaan.
Selain itu, investasi dari Arab juga disebutnya dapat dikombinasikan dengan sistem pembiayaan proyek lainnya yang juga dimiliki pemerintah, seperti skema pembiayaan bersama dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Sektor Energi
Tak hanya memberi komitmen utang US$1 miliar, Arab Saudi juga melakukan kerja sama dengan pemerintah Indonesia di sektor energi.
Kedua negara resmi meneken Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) untuk Refinery Development Masterplan Program (RDMP) Cilacap dengan nilai mencapai US$6 miliar yang dilakukan melalui PT Pertamina (Persero) dan Saudi Aramco.
Selain itu, menurut Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan, kedua negara juga membahas beberapa proyek yang ditawarkan Presiden Joko Widodo (Jokowi), seperti proyek RDMP di Dumai, Balongan, dan Bontang.
"Pembangunan PLTU Mulut Tambang di Jambi, dan pembangunan infrastruktur, baik infrastruktur jalan, sumber air, air minum, sanitasi, dan perumahan," kata Retno.
Secara total, kedua negara meneken sebanyak 11 kesepakatan bilateral di bidang perdagangan, investasi, kesehatan, keamanan, dan keagamaan.
Arab Saudi akan mengalirkan dana tersebut melalui The Saudi Fund Contribution to the Financing of Development Project. Rinciannya, sebesar US$750 juta akan dialokasikan pemerintah untuk membiayai proyek infrastruktur yang telah disepakati.
"Untuk US$750 juta sebetulnya masih sangat umum. Jadi, belum diturunkan dalam kesepakatan yang detail," kata Sri Mulyani di kantornya, Kamis (2/3).
Sedangkan sisanya sebesar US$250 juta akan dialokasikan untuk mendanai atau mendukung kegiatan ekspor dari Arab Saudi ke Indonesia di luar sektor minyak dan gas (non-migas).
"Jadi, mungkin mereka punya berbagai produk-produk non-oil yang dibutuhkan Indonesia," imbuh bekas Direktur Pelaksana Bank Dunia.
Dengan adanya investasi dari Arab Saudi ini, Sri Mulyani yakin, proyek infrastruktur yang tengah gencar digarap pemerintah akan memiliki banyak sumber pendanaan.
Selain itu, investasi dari Arab juga disebutnya dapat dikombinasikan dengan sistem pembiayaan proyek lainnya yang juga dimiliki pemerintah, seperti skema pembiayaan bersama dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
|
Tak hanya memberi komitmen utang US$1 miliar, Arab Saudi juga melakukan kerja sama dengan pemerintah Indonesia di sektor energi.
Kedua negara resmi meneken Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) untuk Refinery Development Masterplan Program (RDMP) Cilacap dengan nilai mencapai US$6 miliar yang dilakukan melalui PT Pertamina (Persero) dan Saudi Aramco.
Selain itu, menurut Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan, kedua negara juga membahas beberapa proyek yang ditawarkan Presiden Joko Widodo (Jokowi), seperti proyek RDMP di Dumai, Balongan, dan Bontang.
"Pembangunan PLTU Mulut Tambang di Jambi, dan pembangunan infrastruktur, baik infrastruktur jalan, sumber air, air minum, sanitasi, dan perumahan," kata Retno.
Secara total, kedua negara meneken sebanyak 11 kesepakatan bilateral di bidang perdagangan, investasi, kesehatan, keamanan, dan keagamaan.
Sumber: cnnindonesia.com