Bersama PGI dan KWI, Jokowi Bahas Problem Intoleransi
Jakarta - Presiden Jokowi menemui Persekutuan Gereja-gereja
Indonesia (PGI) dan Konferensi Waligereja Indonesia (KWI). Mereka
membahas problem intoleransi yang marak dewasa ini.
Pertemuan berlangsung di Istana Negara, Jl Majapahit, Jakarta Pusat, Rabu (18/1/2016) pagi.
Usai pertemuan, perwakilan PGI memberikan keterangan. Mereka adalah Ketua Umum Henriette Tabita Hutabarat, Ketua Albertus Patty, dan Sekretaris Umum Gomar Gultom. "Kami membahas agar masalah intoleransi bisa diatasi. Bapak Presiden tadi mengatakan itu sedang dikerjakan. Peranan semua kelompok masyarakat sangat penting," kata Henriette.
Gomar Gultom menambahkan Jokowi bersama jajarannya akan berusaha mengatasi masalah intoleransi ini. Akar masalah intoleransi adalah kesenjangan sosial dan pendidikan. "Maka pemerintah berusaha mengurangi kesenjangan dan melakukan pendekatan pemerataan (ekonomi)," kata Gomar.
Pendidikan terkait kebhinnekaan juga akan dikuatkan, utamanya pada level pendidikan dasar. PGI akan mendukung penguatan dari kedua aspek itu, ekonomi dan pendidikan.
"Melalui sekolah-sekolah. Pendidikan kebhinnekaan agar dijunjung tinggi," kata dia.
Albertus Patty menyatakan konflik bernuansa intoleransi terjadi bukan hanya dilatarbelakangi ekonomi dan pendidikan, melainkan juga ada instrumentalisasi agama demi kepentingan politik. Namun demikian, Jokowi dinyatakannya tak menyebut siapa pihak yang berbuat demikian.
"Beliau katakan, di balik peristiwa (intoleransi) ini perlu dana banyak sekali. Itu tidak lepas dari kepentingan politik. Jadi masyarakat harus kritis. Kelihatannya ada nuansa agama, tapi ternyata tidak," tutur Albertus.
Pertemuan berlangsung di Istana Negara, Jl Majapahit, Jakarta Pusat, Rabu (18/1/2016) pagi.
Usai pertemuan, perwakilan PGI memberikan keterangan. Mereka adalah Ketua Umum Henriette Tabita Hutabarat, Ketua Albertus Patty, dan Sekretaris Umum Gomar Gultom. "Kami membahas agar masalah intoleransi bisa diatasi. Bapak Presiden tadi mengatakan itu sedang dikerjakan. Peranan semua kelompok masyarakat sangat penting," kata Henriette.
Gomar Gultom menambahkan Jokowi bersama jajarannya akan berusaha mengatasi masalah intoleransi ini. Akar masalah intoleransi adalah kesenjangan sosial dan pendidikan. "Maka pemerintah berusaha mengurangi kesenjangan dan melakukan pendekatan pemerataan (ekonomi)," kata Gomar.
Pendidikan terkait kebhinnekaan juga akan dikuatkan, utamanya pada level pendidikan dasar. PGI akan mendukung penguatan dari kedua aspek itu, ekonomi dan pendidikan.
"Melalui sekolah-sekolah. Pendidikan kebhinnekaan agar dijunjung tinggi," kata dia.
Albertus Patty menyatakan konflik bernuansa intoleransi terjadi bukan hanya dilatarbelakangi ekonomi dan pendidikan, melainkan juga ada instrumentalisasi agama demi kepentingan politik. Namun demikian, Jokowi dinyatakannya tak menyebut siapa pihak yang berbuat demikian.
"Beliau katakan, di balik peristiwa (intoleransi) ini perlu dana banyak sekali. Itu tidak lepas dari kepentingan politik. Jadi masyarakat harus kritis. Kelihatannya ada nuansa agama, tapi ternyata tidak," tutur Albertus.
Sumber : detik.com
