HARTA RAJA THAILAND LEBIH BESAR DIBANDING RATU INGGRIS
 |
| Raja Bhumibol Adulyadej meninggalkan harta kekayaan yang luar biasa besar bagi penerusnya dan anggota keluarga kerajaan Thailand. (Reuters/Chaiwat Subprasom) |
Jakarta, Raja Bhumibol Adulyadej meninggalkan harta kekayaan
yang luar biasa besar bagi anggota keluarga kerajaan Thailand. Bahkan
harta Bhumibol disinyalir lebih besar ketimbang Kerajaan Inggris yang
dipimpin Ratu Elizabeth.
Pengamat menyatakan besarnya warisan Bhumibol memungkinkan dia untuk membangun jaringan yang erat dengan para elite Thailand demi memastikan perlindungan dari tekanan-tekanan politik terhadap takhtanya.
Pengamat menyatakan besarnya warisan Bhumibol memungkinkan dia untuk membangun jaringan yang erat dengan para elite Thailand demi memastikan perlindungan dari tekanan-tekanan politik terhadap takhtanya.
|
|
Selama ini, segala bentuk kekayaan dan warisan kerajaan diatur dan
diolah oleh Biro Properti Kerajaan atau Crown Property Bureau (CPB).
Dalam biografinya, Bhumibol sendiri mengakui bahwa CPB merupakan lembaga
yang "unik dan agak misterius".
CPB sendiri tidak boleh mempublikasikan rincian harta kekayaan atau kegiatan finansial kerajaan, sehingga aset-aset kerajaan Thailand tidak dapat diketahui secara pasti.
Diberitakan AFP pada Senin (17/10), seorang akademisi Thailand, Porphant Ouyyanont pada 2014 telah melakukan penelitian terkait CPB dan memperkirakan nilai kekayaan Kerajaan Bhumibol mencapai US$59,4 miliar atau setara Rp77 triliun, empat kali lebih kaya dari Kerajaan Inggris.
CPB telah berinvestasi pada puluhan perusahaan selama bertahun-tahun. Sebagian besar pemasukan berasal dari usaha penyewaan tanah, perbankan, dan industri semen.
Rekening perusahaan menunjukan kerajaan memegang saham 23,69 persen di Bank Komersial Siam dan 31,6 persen saham di Perusahaan Semen Siam, perusahaan konglomerasi besar yang telah berekspansi secara luas dalam dunia usaha dan perekonomian di Thailand.
Berdasarkan biografi Bhumibol yang dipublikasikan website CPB pada 2011, CPB juga merupakan tuan tanah terbesar yang memiliki sekitar 40.000 kontrak sewa. Setengah dari total sewa tanah itu berada di daerah utama Bangkok.
Hanya di tangan raja
Selain itu, menurut biografi tersebut, laba yang diperoleh CPB juga bebas pajak. Besaran laba mencapai US$3 juta per tahun.
Sekitar tahun 1936, awal terbentuknya CPB ditempatkan di bawah pengawasan negara seiring dengan dihapuskannya monarki absolut di Thailand. Namun satu dekade kemudian, sekitar tahun 1946, kontrol CPB kembali dipegang Raja.
Kontrol itu memberikan wewenang pada Raja untuk setiap penjualan aset kerajaan. Undang-Undang Thailand tahun 1948 juga telah menjelaskan secara jelas bahwa pendapatan kerajaan hanya dapat 'dicairkan' oleh raja seorang.
Krisis ekonomi yang melanda pasca Perang Dunia II tak mengganggu stabilitas CPB. Dengan dukungan istana, CPB menjadi mitra investasi yang menarik banyak perhatian perusahaan-perusahaan asing. CPB saat itu sangat seksi, karena berada di bawah kerajaan dan negara dalam kondisi aman.
"Sekitar tahun 1960-an, kami (CPB) hampir menjadi satu-satunya institusi yang diajak bicara oleh investor-investor asing," tutur Direktur CPB Chirayu Isarangkun dalam wawancara pada 2012.
Menutupi pengeluaran kerajaan
Anggaran CPB sebagian besar digunakan untuk menutupi pengeluaran keluarga Bhumibol dan pemeliharaan situs-situs serta istana kerajaan. Istana juga menerima jutaan dolar dari anggaran pemerintah untuk membiayai sejumlah kebutuhan lainnya.
Sekitar US$170 juta anggaran dari negara per tahun digunakan untuk membayar upah para staf Biro Rumah Tangga Kerajaan dan petugas istana lainnya. Anggaran itu juga menutupi biaya-biaya lainnya seperti upah para polisi dan tentara yang bertugas mengamankan segala aktivitas para bangsawan kerajaan.
Direktur CPB sebelumnya mengatakan, Bhumibol lebih memilih untuk menggunakan uang pembayar pajak sekecil mungkin.
"Tidak ada tanda bahwa Raja Bhumibol pernah menggunakan uang pembayar pajak itu sebagai miliknya sendiri," ujar Paul Paul Handley, penulis biografi raja 'The King Never Smiles' yang dilarang edar di Thailand.
Paul mencatat, CPB diawasi oleh beberapa teknokrat besar dan juga diawasi oleh salah satu anggota dewan Kementerian Keuangan Thailand.
CPB telah berupaya memperbaiki citra lembaganya dalam beberapa tahun terakhir dengan mencanangkan beberapa proyek-proyek sosial perusahaan. Namun, kegiataan finansial lembaga itu masih diselimuti banyak informasi yang belum bisa diterobos publik.
"Ketidaktahuan bisa menumbuhkan kecurigaan. Tapi, rasa ingin tahu yang besar dan berlebihan juga dapat menurunkan martabat dan kepercayaan publik terhadap lembaga ini," ucap Direktur CPB dalam biografi Raja Bhumibol tahun 2011.
CPB sendiri tidak boleh mempublikasikan rincian harta kekayaan atau kegiatan finansial kerajaan, sehingga aset-aset kerajaan Thailand tidak dapat diketahui secara pasti.
Diberitakan AFP pada Senin (17/10), seorang akademisi Thailand, Porphant Ouyyanont pada 2014 telah melakukan penelitian terkait CPB dan memperkirakan nilai kekayaan Kerajaan Bhumibol mencapai US$59,4 miliar atau setara Rp77 triliun, empat kali lebih kaya dari Kerajaan Inggris.
CPB telah berinvestasi pada puluhan perusahaan selama bertahun-tahun. Sebagian besar pemasukan berasal dari usaha penyewaan tanah, perbankan, dan industri semen.
Rekening perusahaan menunjukan kerajaan memegang saham 23,69 persen di Bank Komersial Siam dan 31,6 persen saham di Perusahaan Semen Siam, perusahaan konglomerasi besar yang telah berekspansi secara luas dalam dunia usaha dan perekonomian di Thailand.
Berdasarkan biografi Bhumibol yang dipublikasikan website CPB pada 2011, CPB juga merupakan tuan tanah terbesar yang memiliki sekitar 40.000 kontrak sewa. Setengah dari total sewa tanah itu berada di daerah utama Bangkok.
Hanya di tangan raja
Selain itu, menurut biografi tersebut, laba yang diperoleh CPB juga bebas pajak. Besaran laba mencapai US$3 juta per tahun.
Sekitar tahun 1936, awal terbentuknya CPB ditempatkan di bawah pengawasan negara seiring dengan dihapuskannya monarki absolut di Thailand. Namun satu dekade kemudian, sekitar tahun 1946, kontrol CPB kembali dipegang Raja.
Kontrol itu memberikan wewenang pada Raja untuk setiap penjualan aset kerajaan. Undang-Undang Thailand tahun 1948 juga telah menjelaskan secara jelas bahwa pendapatan kerajaan hanya dapat 'dicairkan' oleh raja seorang.
Krisis ekonomi yang melanda pasca Perang Dunia II tak mengganggu stabilitas CPB. Dengan dukungan istana, CPB menjadi mitra investasi yang menarik banyak perhatian perusahaan-perusahaan asing. CPB saat itu sangat seksi, karena berada di bawah kerajaan dan negara dalam kondisi aman.
"Sekitar tahun 1960-an, kami (CPB) hampir menjadi satu-satunya institusi yang diajak bicara oleh investor-investor asing," tutur Direktur CPB Chirayu Isarangkun dalam wawancara pada 2012.
Menutupi pengeluaran kerajaan
Anggaran CPB sebagian besar digunakan untuk menutupi pengeluaran keluarga Bhumibol dan pemeliharaan situs-situs serta istana kerajaan. Istana juga menerima jutaan dolar dari anggaran pemerintah untuk membiayai sejumlah kebutuhan lainnya.
Sekitar US$170 juta anggaran dari negara per tahun digunakan untuk membayar upah para staf Biro Rumah Tangga Kerajaan dan petugas istana lainnya. Anggaran itu juga menutupi biaya-biaya lainnya seperti upah para polisi dan tentara yang bertugas mengamankan segala aktivitas para bangsawan kerajaan.
Direktur CPB sebelumnya mengatakan, Bhumibol lebih memilih untuk menggunakan uang pembayar pajak sekecil mungkin.
"Tidak ada tanda bahwa Raja Bhumibol pernah menggunakan uang pembayar pajak itu sebagai miliknya sendiri," ujar Paul Paul Handley, penulis biografi raja 'The King Never Smiles' yang dilarang edar di Thailand.
Paul mencatat, CPB diawasi oleh beberapa teknokrat besar dan juga diawasi oleh salah satu anggota dewan Kementerian Keuangan Thailand.
CPB telah berupaya memperbaiki citra lembaganya dalam beberapa tahun terakhir dengan mencanangkan beberapa proyek-proyek sosial perusahaan. Namun, kegiataan finansial lembaga itu masih diselimuti banyak informasi yang belum bisa diterobos publik.
"Ketidaktahuan bisa menumbuhkan kecurigaan. Tapi, rasa ingin tahu yang besar dan berlebihan juga dapat menurunkan martabat dan kepercayaan publik terhadap lembaga ini," ucap Direktur CPB dalam biografi Raja Bhumibol tahun 2011.
Sumber: cnnindonesia.com
