PEMERINTAH DIDESAK UNGKAP NAMA DISTRIBUTOR VAKSIN PALSU
 |
| Sedikitnya 17.186 pendukung petisi daring mendesak pemerintah untuk mengumumkan nama-nama distributor vaksin palsu. (ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari) |
Jakarta, Sedikitnya 17.186 pendukung petisi
daring mendesak kepolisian untuk mengumumkan nama-nama distributor,
rumah sakit dan tempat kesehatan lainnya yang diduga memakai vaksin
palsu.
Hal itu disampaikan dalam petisi Change.org yang mencapai sedikitnya 17.186 pendukung. Penggagas petisi, Niken Rosady, menuturkan rasa aman perlindungan bayi melalui pemberian vaksin, terusik dengan terungkapnya kasus pemalsuan vaksin di Bekasi.
Niken menuturkan tindakan pemalsuan itu diduga telah dilakukan sejak 2003 yang berarti pemalsuan itu telah beroperasi selama 13 tahun. Tak hanya itu, sambungnya, namun juga tersebar di beberapa daerah di Indonesia.
Hal itu disampaikan dalam petisi Change.org yang mencapai sedikitnya 17.186 pendukung. Penggagas petisi, Niken Rosady, menuturkan rasa aman perlindungan bayi melalui pemberian vaksin, terusik dengan terungkapnya kasus pemalsuan vaksin di Bekasi.
Niken menuturkan tindakan pemalsuan itu diduga telah dilakukan sejak 2003 yang berarti pemalsuan itu telah beroperasi selama 13 tahun. Tak hanya itu, sambungnya, namun juga tersebar di beberapa daerah di Indonesia.
“Meminta pemerintah, Bareskrim
dan pihak berwenang untuk mengumumkan nama-nama distributor, rumah sakit
atau tempat kesehatan lainnya yang terindikasi menggunakan vaksin
palsu,” demikian petisi tersebut, Selasa (28/6).
Tak hanya itu, pemerintah juga diminta untuk menarik vaksin lainnya yang beredar dan menggantinya dengan yang asli dan aman. Hal tersebut, demikian petisi itu, adalah untuk menjamin keamanan dan perlindungan kesehatan bayi di Tanah Air.
Tak hanya itu, pemerintah juga diminta untuk menarik vaksin lainnya yang beredar dan menggantinya dengan yang asli dan aman. Hal tersebut, demikian petisi itu, adalah untuk menjamin keamanan dan perlindungan kesehatan bayi di Tanah Air.
Niken dalam petisi itu
menyatakan agar BPOM lebih agesif untuk mengawasi distribusi vaksin dan
obat-obatan lainnya. Petisi itu juga mendesak kepolisian menuntut tuntas
kasus tersebut.
Sumber: cnnindonesia.com
