AHOK TEKANKAN TANGGUL PENTING ATAU SUNGAI DI DKI TAK BISA KE LAUT 30 TAHUN LAGI
Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama (Ahok) menegaskan
pentingnya pembangunan tanggul di kawasan pantai utara Jakarta karena
sejumlah wilayah berpotensi tergenang banjir rob. Ahok bahkan
memperkirakan jika tanggul tidak segera dibangun maka bukan tidak
mungkin 30 tahun mendatang air sungai di Jakarta tidak bisa bermuara ke
laut.
"Muka tanah di Ibu Kota terus menurun. Diperkirakan 30 tahun ke depan, semua air sungai di Jakarta tidak bisa keluar ke laut karena posisi laut tidak pasang pun kita sudah di bawah. Sebab sungai darat itu tambah turun di utara," ujar Ahok dalam keterangan tertulis yang diterima detikcom, Kamis (9/6/2016).
Ahok pun menyebut letak geografis Jakarta yang ada di bawah permukaan laut membuatnya perlu tanggul sebagai penahan air laut agar tidak masuk ke daratan. Berdasarkan kajian dari Belanda, semua sungai tidak bisa lagi mengalir ke laut 30 tahun ke depan.
"Setidaknya 40 persen Jakarta berada di bawah permukaan laut. Terparahnya berada di kawasan Muara Baru dan Cilincing yang mencapai 4,1 meter," terangnya.
Ahok menyatakan, karakteristik Jakarta menyerupai Kota Amsterdam, Belanda. Sebab itu perlu meniru pembangunan tanggul seperti Negeri Kincir Angin tersebut.
"Karena Jakarta terus tenggelam, persis Belanda di Amsterdam. Caranya gimana? Lautnya mesti buat tanggul. Itu yang dinamakan Giant Sea Wall, tapi itu cerita 30 tahun yang akan datang. Untuk selamatkan Jakarta sampai 10, 20 sampai 30 tahun dibangunlah NCICD (National Capital Integrated Coastal Development) A," kata Ahok.
Ahok menyebut tanggul laut yang sudah ada di Jakarta saat ini kondisinya belum memadai. Pasalnya, sebagian besar baru terpasang setinggi 2,8 meter. Sementara menurut Ahok, tinggi tanggul yang dibutuhkan 3,8 meter untuk menghalau banjir rob.
Baru Waduk Pluit yang sudah memiliki tinggi tanggul ideal. Tak ayal, beberapa kawasan di utara Jakarta yang belum dipasang tanggul sehingga banjir rob menggenangi permukiman warga.
"Banjir rob itu airnya melimpas masuk ke Waduk Pluit. Baru Waduk Pluit yang dipasang tanggul setinggi 3,8 meter, tapi yang arah Muara Baru sampai Pasar Ikan kan belum dipasang tanggulnya," lanjutnya.
Ahok mengatakan, relokasi warga yang bermukim di Pasar Ikan merupakan salah satu langkah yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta untuk mengantisipasi banjir rob. Menurut dia relokasi warga di beberapa titik akan sangat membantu mengurangi banjir di Jakarta, seperti yang dilakukan di sekitaran Waduk Pluit.
"Kayak pernah kejadian beberapa tahun lalu, 2007. Waduk Pluit sudah sejajar dengan laut. Bukan laut depannya, tapi laut dari samping Pasar Ikan. Kalau tambah hujan, tenggelam 40 persen Jakarta," kata Ahok.
Ahok menegaskan saat ini pembangunan NCICD A dan tanggul pantai masih menunggu dokumen AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan). Kepala Bappeda DKI Jakarta Tuty Kusumawati memastikan pengerjaan dua tanggul dpaat dimulai sesegera mungkin setelah dokumen AMDAL yang diberikan Badan Pengawas Lingkungan Hidup Daerah (BPLHD) DKI Jakarta ke Balai Besar Sungai Wilayah Ciliwung Cisadane (BBWSCC) dikembalikan.
"AMDAL sudah dievaluasi, termasuk mitigasi terkait nelayan dan bangunan-bangunan yang ada. Terkait kehidupan nelayan, mitigasi akan dilakukan Dinas KPKP (Kelautan, Perikanan dan Pertahanan Pangan) lalu mitigasi gedung oleh Dinas Tata Air," pungkasnya.
"Muka tanah di Ibu Kota terus menurun. Diperkirakan 30 tahun ke depan, semua air sungai di Jakarta tidak bisa keluar ke laut karena posisi laut tidak pasang pun kita sudah di bawah. Sebab sungai darat itu tambah turun di utara," ujar Ahok dalam keterangan tertulis yang diterima detikcom, Kamis (9/6/2016).
Ahok pun menyebut letak geografis Jakarta yang ada di bawah permukaan laut membuatnya perlu tanggul sebagai penahan air laut agar tidak masuk ke daratan. Berdasarkan kajian dari Belanda, semua sungai tidak bisa lagi mengalir ke laut 30 tahun ke depan.
"Setidaknya 40 persen Jakarta berada di bawah permukaan laut. Terparahnya berada di kawasan Muara Baru dan Cilincing yang mencapai 4,1 meter," terangnya.
Ahok menyatakan, karakteristik Jakarta menyerupai Kota Amsterdam, Belanda. Sebab itu perlu meniru pembangunan tanggul seperti Negeri Kincir Angin tersebut.
"Karena Jakarta terus tenggelam, persis Belanda di Amsterdam. Caranya gimana? Lautnya mesti buat tanggul. Itu yang dinamakan Giant Sea Wall, tapi itu cerita 30 tahun yang akan datang. Untuk selamatkan Jakarta sampai 10, 20 sampai 30 tahun dibangunlah NCICD (National Capital Integrated Coastal Development) A," kata Ahok.
Ahok menyebut tanggul laut yang sudah ada di Jakarta saat ini kondisinya belum memadai. Pasalnya, sebagian besar baru terpasang setinggi 2,8 meter. Sementara menurut Ahok, tinggi tanggul yang dibutuhkan 3,8 meter untuk menghalau banjir rob.
Baru Waduk Pluit yang sudah memiliki tinggi tanggul ideal. Tak ayal, beberapa kawasan di utara Jakarta yang belum dipasang tanggul sehingga banjir rob menggenangi permukiman warga.
"Banjir rob itu airnya melimpas masuk ke Waduk Pluit. Baru Waduk Pluit yang dipasang tanggul setinggi 3,8 meter, tapi yang arah Muara Baru sampai Pasar Ikan kan belum dipasang tanggulnya," lanjutnya.
Ahok mengatakan, relokasi warga yang bermukim di Pasar Ikan merupakan salah satu langkah yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta untuk mengantisipasi banjir rob. Menurut dia relokasi warga di beberapa titik akan sangat membantu mengurangi banjir di Jakarta, seperti yang dilakukan di sekitaran Waduk Pluit.
"Kayak pernah kejadian beberapa tahun lalu, 2007. Waduk Pluit sudah sejajar dengan laut. Bukan laut depannya, tapi laut dari samping Pasar Ikan. Kalau tambah hujan, tenggelam 40 persen Jakarta," kata Ahok.
Ahok menegaskan saat ini pembangunan NCICD A dan tanggul pantai masih menunggu dokumen AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan). Kepala Bappeda DKI Jakarta Tuty Kusumawati memastikan pengerjaan dua tanggul dpaat dimulai sesegera mungkin setelah dokumen AMDAL yang diberikan Badan Pengawas Lingkungan Hidup Daerah (BPLHD) DKI Jakarta ke Balai Besar Sungai Wilayah Ciliwung Cisadane (BBWSCC) dikembalikan.
"AMDAL sudah dievaluasi, termasuk mitigasi terkait nelayan dan bangunan-bangunan yang ada. Terkait kehidupan nelayan, mitigasi akan dilakukan Dinas KPKP (Kelautan, Perikanan dan Pertahanan Pangan) lalu mitigasi gedung oleh Dinas Tata Air," pungkasnya.
Sumber :detik.com
