WAKIL DPRD DKI TANDATANGANI PERNYATAAN TURUNKAN AHOK
Author -
doulospusat.org
Wakil Ketua DPRD DKI
Jakarta M Taufik dan Abraham Lunggana beserta 30 legislator daerah
menyambangi KPK untuk menanyakan penyelidikan kasus RS Sumber Waras,
Rabu (17/2) dan meminta Ahok turun dari jabatan gubernur. (CNN
Indonesia/Aghnia Adzkia)
Jakarta,
Wakil Ketua DPRD Mohamad Taufik dan Wakil Ketua
Fraksi Golkar untuk DPRD DKI Ramli menandatangani surat pernyataan yang
diajukan oleh Aliansi Masyarakat Jakarta Utara untuk segera adakan Rapat
Paripurna dengan tujuan memberhentikan Basuki Tjahaja Purnama dari
jabatannya sebagai Gubernur DKI Jakarta.
Taufik mengatakan dalam kurun waktu satu minggu atau 7 hari akan mengadakan rapat paripurna dengan agenda menurunkan Ahok.
"Ini
ada permintaan publik, Senin akan kita dialogkan dan mereka akan datang
lagi nanti jika dalam seminggu belum ada kabar," ujarnya ketika
diwawancarai di depan Gedung DPRD DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Jumat
(20/5).
Surat pernyataan ini juga disaksikan oleh Ari Lubis
selaku perwakilan dari Gerrindo dan Hans Suta dari Front Pribumi yang
tergabung dalam Aliansi Masyarakat Jakarta Utara. Meski begitu, surat
pernyataan yang telah ditandatangi ini tidak menggunakan materai sebagai
lambang sah yang digunakan untuk mengikat dalam surat pernyataan.
Saat
dimintai keterangan, Ari Lubis hanya mengatakan bahwa Aliansi
Masyarakat Jakarta Utara menunggu kabar dari Taufik. "Jika tidak ada
kabar, kami akan datang lagi jadi tunggu saja nanti, sudah yah,"
ujarnya.
Demonstrasi yang dilakukan oleh Aliansi Masyarakat Jakarta Utara pada
Jumat (20/5) siang ini sebagai upaya agar DPRD mengabulkan keinginan
mereka untuk menurunkan Ahok. Mereka ingin agar DPRD segera melakukan
Hak Menyatakan Pendapat terhadap berbagai kebijakan Gubernur yang telah
melanggar UU.
Tak henti di DPRD, Aliansi Masyarakat Jakarta Utara
ini pun berlanjut melakukan demonstrasi ke Gedung KPK. Mereka mendesak
KPK untuk segera menangkap Ahok atas kasus Sumber Waras yang disinyalir
merugikan negara sebesar 173 M.
Adapun, keinginan aliansi ini
untuk menurunkan Ahok dikarenakan kepemimpinan Ahok yang telah melakukan
penggusuran di berbagai wilayah di Jakarta, pembelian lahan RS Sumber
Waras yang menurut audit BPK telah merugikan negara, perijinan proyek
reklamasi yang merugikan banyak pihak terlebih pada nelayan dan warga
yang tinggal di pesisir Teluk Jakarta.
Selain itu, dugaan adanya
suap dari pihak pengembang yang membuktikan kesalahan pada Raperda
Zonasi Pulau Reklamasi yang berpihak pada pengembang dan minimnya
penyerapan anggaran APBD 2014-2015 jadi dasar menggugat Ahok.
