PLN MINTA KPK AWASI PROYEK LISTRIK 35 RIBU MEGAWATT
 |
| PLN meminta bantuan KPK dalam pengawasan proyek listrik 35 ribu megawatt. |
Jakarta,
PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) meminta
bantuan Komisi Pemberantasan Korupsi untuk mengawasi jalannya proyek
pengadaan listrik 35 ribu megawatt (MW) dan 46 ribu kilometer transmisi
listrik di seluruh daerah di Indonesia.
Direktur Utama PLN Sofyan Basir mengatakan, dirinya berencana menjelaskan berbagai hal kepada KPK terkait rencana kerjasama pengawasan tersebut.
"Kami mau menjelaskan bagaimana sistem pengamanannya, progresnya, lalu penyelesaiannya seperti apa, kendala yang kita hadapi apa saja," ujar Sofyan di Gedung KPK, Jakarta, Senin (30/5).
Direktur Utama PLN Sofyan Basir mengatakan, dirinya berencana menjelaskan berbagai hal kepada KPK terkait rencana kerjasama pengawasan tersebut.
"Kami mau menjelaskan bagaimana sistem pengamanannya, progresnya, lalu penyelesaiannya seperti apa, kendala yang kita hadapi apa saja," ujar Sofyan di Gedung KPK, Jakarta, Senin (30/5).
Sofyan menyatakan ada banyak kendala yang dihadapi PLN dalam
merealisasikan mega proyek tersebut. Salah satu hal yang menjadi sorotan
adalah soal pembebasan lahan masyarakat yang terdampak dari proyek
tersebut.
"Dalam pembebasan lahan terjadi disputed harga. PT PLN harus beli lebih mahal dari masyarakat. Itu harus dikawal oleh aparat hukum," ujarnya.
Sofyan mengaku belum bisa menyampaikan soal mekanisme pengawasan yang sedianya akan dilakukan oleh KPK. Namun, ia menegaskan, PT PLN berharap KPK bisa mengawasi jalannya proyek tersebut.
Sofyan mengatakan proyek yang digagas pada tahun 2015 lalu telah berjalan dengan baik. Dia pun memastikan tidak ada izin yang bermasalah dalam proyek tersebut.
Presiden Joko Widodo sebelumnya telah meminta Menteri ESDM Sudirman Said untuk mengevaluasi segera perkembangan megaproyek energi tersebut, mulai dari proses tender, pembiayaan, hingga rencana pengelolaannya oleh PT PLN (Persero). Pasalnya, dunia usaha mulai meragukan kesiapan program pembangkit listrik 35 ribu MW menyusul lambatnya eksekusi proyek.
PLN mencatat lokasi pembangkit yang sudah ditandatangani kontraknya tersebar di hampir seluruh wilayah Indonesia, mulai dari Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, sampai Papua.
Kontraktor yang terpilih mengerjakan proyek pembangkit 35 ribu MW telah menjalani serangkaian proses pengadaan tender secara ketat dan transparan. Mereka menjanjikan akan membawa teknologi pembangkit terbaru yang berasal dari negara Jepang, China, Amerika, dan Eropa.
Sebagai informasi, sebanyak 30 ribu MW listrik dari proyek 35 ribu MW yang rencananya akan dibangun hingga 2019 disumbang oleh IPP, sedangkan 5.000 MW sisanya berasal dari PLN. Proyek ini diperkirakan menelan dana hingga US$ 72,94 miliar yang akan digunakan untuk membangun 291 pembangkit, 732 set transmisi, 1.375 unit gardu induk.
Proyek pembangkit listrik 35 ribu MW merupakan program prioritas pemerintah untuk menunjang ketahanan energi dan sebagai salah satu pendorong pertumbuhan ekonomi. Proyek itu diharapkan mampu meningkatkan rasio ketersambungan listrik menjadi 98,4 persen dari saat ini 88,3 persen.
"Dalam pembebasan lahan terjadi disputed harga. PT PLN harus beli lebih mahal dari masyarakat. Itu harus dikawal oleh aparat hukum," ujarnya.
Sofyan mengaku belum bisa menyampaikan soal mekanisme pengawasan yang sedianya akan dilakukan oleh KPK. Namun, ia menegaskan, PT PLN berharap KPK bisa mengawasi jalannya proyek tersebut.
Sofyan mengatakan proyek yang digagas pada tahun 2015 lalu telah berjalan dengan baik. Dia pun memastikan tidak ada izin yang bermasalah dalam proyek tersebut.
Presiden Joko Widodo sebelumnya telah meminta Menteri ESDM Sudirman Said untuk mengevaluasi segera perkembangan megaproyek energi tersebut, mulai dari proses tender, pembiayaan, hingga rencana pengelolaannya oleh PT PLN (Persero). Pasalnya, dunia usaha mulai meragukan kesiapan program pembangkit listrik 35 ribu MW menyusul lambatnya eksekusi proyek.
PLN mencatat lokasi pembangkit yang sudah ditandatangani kontraknya tersebar di hampir seluruh wilayah Indonesia, mulai dari Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, sampai Papua.
Kontraktor yang terpilih mengerjakan proyek pembangkit 35 ribu MW telah menjalani serangkaian proses pengadaan tender secara ketat dan transparan. Mereka menjanjikan akan membawa teknologi pembangkit terbaru yang berasal dari negara Jepang, China, Amerika, dan Eropa.
Sebagai informasi, sebanyak 30 ribu MW listrik dari proyek 35 ribu MW yang rencananya akan dibangun hingga 2019 disumbang oleh IPP, sedangkan 5.000 MW sisanya berasal dari PLN. Proyek ini diperkirakan menelan dana hingga US$ 72,94 miliar yang akan digunakan untuk membangun 291 pembangkit, 732 set transmisi, 1.375 unit gardu induk.
Proyek pembangkit listrik 35 ribu MW merupakan program prioritas pemerintah untuk menunjang ketahanan energi dan sebagai salah satu pendorong pertumbuhan ekonomi. Proyek itu diharapkan mampu meningkatkan rasio ketersambungan listrik menjadi 98,4 persen dari saat ini 88,3 persen.
Sumber: cnnindonesia.com
