445.000 ANAK INDONESIA TAK MAMPU LANJUTKAN SEKOLAH KE SMP
MAGELANG,
- Sebanyak 445.000 anak di Indonesia tercatat tidak mampu menuntaskan
wajib belajar (wajar) sembilan tahun. Mereka tersebar di 65 kota dan
kabupaten di Indonesia.
Kepala Subdit Kelembagaan, Sarana dan Prasana, Direktorat Pembinaan
SMP, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Susetyo Widi Asmoro,
menyatakan, sebagian besar mereka tinggal di daerah Indonesia bagian
timur.
"Rata-rata mereka usia 13-15 tahun, setelah lulus SD mereka tidak
dapat meneruskan ke SMP," kata Susetyo di sela Rakor Penuntasan Wajib
Belajar Sembilan Tahun yang Bermutu dan Merata di Kabupaten Magelang,
Selasa (24/5/2016).
Ada beberapa faktor yang menyebabkan mereka putus sekolah. Di
antaranya, karena tidak adanya ruang untuk belajar dan minimnya akses ke
jenjang sekolah yang lebih tinggi.
"Bisa jadi di daerah tersebut ada SD tapi SMP-nya tidak ada, sebagian besar di Indonesia bagian timur," katanya.
Di beberapa daerah di wilayah Jawa juga masih banyak anak yang belum
mampu menuntaskan wajar 9 tahun, seperi di Bandung, Cianjur, Sampang
Madura, Situbondo dan lainnya.
Faktor lain, lanjut Susatyo, kesadaran masyarakat akan pendidikan
masih dinilai kurang. Di beberapa daerah pinggiran, katanya, masih
banyak anak yang sudah menikah muda dan bekerja menghidupi keluarga.
Susetyo mengakui, pemerintah pusat memiliki keterbatasan anggaran
untuk menyediakan akses atau fasilitas belajar di daerah-daerah
tertentu. Menurutnya, penyelenggaraan pendidikan juga menjadi tanggung
jawab pemerintah daerah setempat.
"Pemerintah daerah paling bertanggung jawab menyediakan akses tersebut," katanya.
Namun demikian, program pendidikan non-reguler yang sudah ada saat
ini bisa menjadi alternatif untuk mengatasi masalah tersebut, seperti
SMP Terbuka, Sekolah Satu Atap dan Kejar Paket B.
Adapun dari segi pembiayaan, katanya, pemerintah menyediakan berbagai
beasiswa, bantuan operasional sekolah (BOS) hingga yang terbaru Kartu
Indonesia Pintar (KIP) untuk siswa dari keluarga kurang mampu.
Upaya lain yang dilakukan pemerintah, sebut dia, adalah dengan
memberikan sosialisasi kepada sekolah-sekolah untuk berperan aktif
memotivasi masyarakat sekitarnya untuk belajar.
"Sekolah-sekolah mempunyai peran penting untuk mengajak belajat
anak-anak di sekitarnya, seharusnya mereka memberikan hak pendidikan
bagi mereka," katanya.
Susetyo mengungkapkan, pemerintah telah membangun sekolah yang
diperuntukkan khusus untuk anak-anak Indonesia yang bekerja di
perusahaan perkebunan kelapa sawit di Sabah, Malaysia.
Dia menyebut, ada sekitar 3.000 anak Indonesia yang belajar di sekolah tersebut.
"Sementara sekolah yang kita bangun itu masih berupa barak-barak dan
menginduk di sekolah Indonesia di Kota Kinibalu. Kami juga kirim tenaga
pendidik ke sana," papar dia.
Lebih lanjut meskipun masih banyak anak yang belum mampu menuntaskan
pendidikan wajar 9 tahun, namun Indonesia sudah dikatakan berhasil
mencapai target Angka Partisipasi Kasar (APK) anak-anak yang bersekolah,
lebih dari 95 persen.
"APK kita sejak 2008 sudah lebih dari 95 persen, saat ini sudah mencapai 100,5 persen," sebutnya.
Sumber : kompas.com
