Pemerintah Indonesia siapkan uang tebusan demi bebaskan 10 WNI di Filipina
![]() |
Aidil, ayah dari Wendi Rakhadian, kru kapal Anand 12, yang disandera kelompok penculik. |
Satu hari sebelum
tenggat yang ditetapkan pihak penculik, pemerintah Indonesia mengatakan
telah menyiapkan uang tebusan untuk membebaskan 10 warga Indonesia yang
ditawan di Filipina.
Menteri Pertahanan, Ryamizard Ryacudu, tidak
menjelaskan dari mana sumber dana tebusan tersebut, namun dia menyebut,
"yang jelas bukan uang negara".
Menurutnya, pemerintah saat ini
masih dalam "tahap negosiasi" seraya mengindikasikan bahwa pemerintah
tidak melakukan serangan militer.
"Saya pikir negosiasi itu bagus,
karena operasi militer pasti ada dampak... Nanti ada yang mati. Kalau
yang mati teroris ya enggak masalah, kalau yang mati rakyat kita kan
disayangkan,” kata Ryamizard, sebagaimana dilaporkan wartawan BBC
Indonesia, Pijar Anugerah.
Sebanyak 10 awak kapal warga negara
Indonesia diculik pada 26 Maret lalu di perairan Tambulian, di lepas
pantai Pulau Tapul, Kepulauan Sulu, Filipina. Sejauh ini belum ada pihak
yang mengaku sebagai pelakunya.
Sejumlah laporan menyebutkan para
penculik meminta uang tebusan sebesar 50 juta peso atau sekitar Rp15
miliar, dengan batas waktu Jumat, 8 April 2016.
Ryamizard memperkirakan bahwa penculik adalah kelompok pecahan Abu Sayyaf.
"Kelompok
Abu Sayyaf itu bukan satu, ia bertebaran. Kelompok yang di sana itu
kelompok yang kering, yang kurang makan. Itu masalah perut lah,"
ujarnya.
Sepak terjang Abu Sayyaf dalam melakukan penculikan,
bukanlah hal baru. Selama dua dekade terakhir, kelompok yang sebagian
besar mendiami pulau Jolo, Basilan dan Mindanao di Filipina itu, telah
menculik puluhan warga Filipina dan turis asing berbagai negara.
Misalnya
pada Juli 2009, dimana staf Palang Merah Internasional dari Italia,
Eugenio Vagni, disandera selama enam bulan. Vagni dilepas di Jolo,
setelah ditebus US$10.000 atau sekitar Rp130 juta.
Panglima TNI, Jenderal Gatot Nurmantyo, mengatakan siap mengerahkan pasukan untuk membebaskan 10 WNI di Filipina jika diperlukan. |
Operasi militer
Sebelumnya, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo mengungkapkan, pihaknya siap mengerahkan pasukan jika dibutuhkan.
Saat
ini lima kapal perang dan sejumlah pasukan elit TNI Angkatan Laut di
Tarakan, Kalimantan Utara, telah berada dalam "posisi siaga satu".
Namun,
Gatot menyatakan pemerintah harus menunggu keputusan dari Filipina,
karena “itu kan dalam wilayah Filipina. Etikanya kita masuk wilayah
orang, kan harus izin.”
Sejauh ini, pemerintah Filipina belum memberi izin kepada pemerintah Indonesia untuk melakoni serangan militer.
Juru
bicara Komando Mindanao Barat, Filemon Tan Jr mengatakan kemungkinan
keterlibatan Indonesia melalui operasi militer tak dimungkinkan secara
hukum karena mereka tak memiliki pakta kerja sama militer.
Pada
2011 lalu, Indonesia membayar uang tebusan untuk membebaskan 20 anak
buah kapal KM Sinar Kudus yang dibajak perompak Somalia. Saat itu uang
tebusan dibayar dan dibawa kabur perompak, namun empat perompak tewas
ditembak TNI.
Sumber: bbc.com