AHOK: DUA DINAS KEMBALIKAN GRATIFIKASI SEBESAR Rp. 10 M.. TERBESAR DALAM SEJARAH KPK!
Author -
doulospusat.org
Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)
bangga dengan Dinas Perumahan dan Gedung Pemprov DKI Jakarta serta Dinas
Tata Air yang mengembalikan gratifikasi ke KPK. Tak tanggung-tanggung,
angka itu mencapai Rp 10 miliar. "Saya bangga dengan Dinas
Perumahan dan Tata Air, mereka mengembalikan gratifikasi hampir Rp 10
miliar. Ini pertama kali saya kira kayaknya KPK terima gratifikasi,"
ujar Ahok.
Hal ini disampaikannya saat memberi sambutan dalam
'Peringatan 1 Tahun BPTSP Provinsi Jakarta serta Launching Antar Jemput
Izin Bermotor, SIUP Online, Pemberian IMB Gratis dan Rekor MURI' di
Balai Kota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Selasa (12/1/2016).
Ahok menceritakan kala itu Kadis Perumahan dan Gedung Pemda DKI
Ika Lestari Adji terlihat sangat ketakutan mendapati gratifikasi yang
diterima oleh salah satu kepala bidangnya.
"Dia lapor ke saya,
katanya kepala bidangnya terima duit dan lapor ke dia. Saya bilang
berapa banyak? Saya pikir Rp 1 juta, Rp 10 juta, ternyata miliaran. Wah
saya bilang, satu rupiah saja harus lapor ke KPK ini apalagi banyak,"
lanjutnya.
Ahok mengungkapkan mungkin dalam sejarahnya
pengembalian gratifikasi dari Pemprov DKI bisa dibilang paling besar.
"Sepanjang sejarah KPK ini paling besar, karena sebelumnya kan Pak
Sudirman Said yang ada cincin berlian Rp 4,5 miliar waktu itu. Kalau ini
hampir Rp 10 miliar ini," kata Ahok dengan ekspresi terkejut.
Ahok
menyebut untuk Dinas Tata Air mengembalikan sekitar Rp 300 juta. Selain
itu, Ahok menaruh kecurigaan terhadap Dinas Pertamanan dan Pemakaman
DKI Jakarta yang hingga kini belum ada laporan gratifikasi.
"Taman
enggak tahu kepala dinasnya. Mungkin kabidnya main nih, soalnya Taman
kita sinyalir ada. Mungkin kabid-kabidnya akan kita cuci gudang nih di
Taman," terangnya.
Meski menaruh kecurigaan, Ahok tidak dapat
memaksa setiap kepala dinas harus melapor sekaligus mengembalikan
gratifikasi ke KPK. Ahok hanya menunggu kesadaran masing-masing dinas.
"Mungkin
Bina Marga ada sedikit, saya enggak tahu dia balikin atau enggak. Kita
enggak bisa maksa. Saya menduga pembelian lahan, kalau ada pola seperti
ini berarti banyak yang kasih uang," tutup Ahok.
Sebelumnya, saat
melantik 1.042 PNS DKI eselon II-IV pada Jumat (8/1) lalu Ahok meminta
kepada seluruh anak buahnya mengembalikan gratifikasi ke KPK. Sebab
kalau tidak, mereka bisa dikenakan pidana Tindak Pidana Pencucian Uang
(TPPU).
