PETA POLITIK DI PARLEMEN AKAN DIPENGARUHI ISU BUKAN KOALISI
 |
| Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan memberikan keterangan kepada Koalisi Merah Putih (KMP) yang dihadiri oleh Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dan Ketua Umum Golkar Abu Rizal Bakri di Jakarta, Kamis (03/09/2015). PAN menyatakan sikap bahwa akan mendukung Pemerintahan Jokowi-JK. (Dok.Detikcom/Grandyos Zafna) |
Jakarta
--
Masuknya Partai Amanat Nasional ke lingkaran Istana
menuai pertanyaan publik lantaran sikap partai matahari putih itu tidak
dibarengi itikad untuk keluar dari lingkaran Koalisi Merah Putih.
Alih-alih memberikan dukungan penuh terhadap pemerintah, PAN memilih setia merapat di koalisi partai nonpemerintah.
Sikap PAN yang mendua pada akhirnya bermuara pada pertanyaan tentang bagaimana nantinya peta politik di parlemen.
Sebab, PAN telah menjadi
partai KMP yang menyatakan dukungan terhadap pemerintah namun tidak
memiliki ketegasan untuk bergabung dengan Koalisi Indonesia Hebat.
Meski demikian, elite KMP Fadli Zon menganggap keberadaan koalisi partai kini tidak lagi memengaruhi peta politik di parlemen. Alasannya, komunikasi lintas fraksi yang ada di parlemen saat ini sudah mencair tanpa disepakati oleh perbedaan koalisi.
Meski demikian, elite KMP Fadli Zon menganggap keberadaan koalisi partai kini tidak lagi memengaruhi peta politik di parlemen. Alasannya, komunikasi lintas fraksi yang ada di parlemen saat ini sudah mencair tanpa disepakati oleh perbedaan koalisi.
|
|
"Komunikasi politik antarfraksi sudah berjalan dengan baik. Saya kira
pengaruh peta politik di parlemen akan lebih kepada isu-isu yang
substansial," kata Fadli saat ditemui di Gedung DPR, Rabu (4/11).
Sebagai contoh, kata Fadli, hampir seluruh fraksi partai politik yang ada di DPR memiliki pandangan yang sama saat menanggapi usulan Penyertaan Modal Negara yang diajukan Kementerian Badan Usaha Milik Negara dalam APBN 2016.
Bahkan penolakan keras justru datang dari partai politik pendukung pemerintah.
Pimpinan DPR itu menganggap telah ada persamaan sikap dari seluruh fraksi saat menanggapi suatu isu. Dalam arti lain, Fadli menilai partai politik di parlemen telah berusaha untuk objektif dalam menanggapi program yang berkaitan dengan kebijakan pemerintah dan hajat rakyat.
"Dan saya melihat ke depannya persoalan isu akan lebih penting. Artinya yang dilihat itu kasusnya apa, bukan lagi apa yang harus didukunh dan apa yang tidak didukung," katanya.
Masuknya PAN ke dalam lingkaran istana dianggap sebagai sebuah kebijakan internal partai yang tidak bisa diintervensi. Poitikus Partai Gerindra itu menyatakan PAN tetap menjadi bagian dari KMP, meski dalam konteks pemerintahan, mereka mendukung pemerintah.
Terlepas dari faktor pengaruh peta politik di parlemen nantinya, Fadli mengamini sudah saatnya pemerintahan Joko Widodo melakukan perombakan kabinet.
Bahkan dia menilai momentum perombakan kabinet secara menyeluruh seharusnya dilakukan sejak jilid pertama. Namun kala itu Presiden Jokowi memilih untuk melakukan perombakan terbatas di level menteri-menteri koordinator.
"Nah sekarang harus pada menteri-menteri teknis lah yang dievaluasi. Kecuali presiden merasa timnya sekarang sudah sangat hebat ya mungkin tidak perlu lagi ada reshuffle," kata Fadli.
Sebagai contoh, kata Fadli, hampir seluruh fraksi partai politik yang ada di DPR memiliki pandangan yang sama saat menanggapi usulan Penyertaan Modal Negara yang diajukan Kementerian Badan Usaha Milik Negara dalam APBN 2016.
Bahkan penolakan keras justru datang dari partai politik pendukung pemerintah.
Pimpinan DPR itu menganggap telah ada persamaan sikap dari seluruh fraksi saat menanggapi suatu isu. Dalam arti lain, Fadli menilai partai politik di parlemen telah berusaha untuk objektif dalam menanggapi program yang berkaitan dengan kebijakan pemerintah dan hajat rakyat.
"Dan saya melihat ke depannya persoalan isu akan lebih penting. Artinya yang dilihat itu kasusnya apa, bukan lagi apa yang harus didukunh dan apa yang tidak didukung," katanya.
Masuknya PAN ke dalam lingkaran istana dianggap sebagai sebuah kebijakan internal partai yang tidak bisa diintervensi. Poitikus Partai Gerindra itu menyatakan PAN tetap menjadi bagian dari KMP, meski dalam konteks pemerintahan, mereka mendukung pemerintah.
Terlepas dari faktor pengaruh peta politik di parlemen nantinya, Fadli mengamini sudah saatnya pemerintahan Joko Widodo melakukan perombakan kabinet.
Bahkan dia menilai momentum perombakan kabinet secara menyeluruh seharusnya dilakukan sejak jilid pertama. Namun kala itu Presiden Jokowi memilih untuk melakukan perombakan terbatas di level menteri-menteri koordinator.
"Nah sekarang harus pada menteri-menteri teknis lah yang dievaluasi. Kecuali presiden merasa timnya sekarang sudah sangat hebat ya mungkin tidak perlu lagi ada reshuffle," kata Fadli.
Sumber: cnnindonesia.com
