HARAPAN MASYARAKAT SEMUA KABINET DIROMBAK
 |
| Dari kiri: Wakil Ketua DPR Fadli Zone, Direktur Eksekutif PolTracking Hanta Yudha dan Ketua DPP PDI Perjuangan Andreas Parera dalam diskusi di Warung Daun, Jakarta, 7 November 2015 |
Meskipun demikian diakuinya bahwa
masyarakat masih sangat kecewa pada kinerja ekonomi dan penegakan hukum,
sehingga mungkin perlu dilakukan perombakan lagi.
Lebih jauh Yuda mengatakan perombakan kabinet harus didasarkan pada
kinerja, evaluasi publik, seperti survei, tanggapan masyarakat/LSM, dan
juga loyalitas kepada misi serta visi presiden.
Jika pergantian menteri
ini dilakukan secara komprehensif maka lanjutnya akan berdampak positif
terhadap kinerja pemerintah, sehingga kesempatan bagi presiden untuk
menunaikan janji-janji politik juga meningkat.
"Program-program nawacita yang sangat baik itu, kalau di survey
tingkat kepuasan publikakan meningkat. Kalo kepuasan publik meningkat
maka legitimasi politik presiden dari rakyat secara vertical meningkat.
Dengan kata lain dukungan publik akan kuat. Kalau dukungan publik
menguat dan kokoh kepada presiden selemah apapun dukungan dari partai,
itu bisa diantisipasi. Partai sangat mudah berbalik arah dan itu posisi
berbahaya untuk presiden," kata Hanta Yuda.
Dalam kesempatan yang sama, peneliti pada “Indonesia Corruption
Watch” (ICW) Donal Fariz mengatakan sektor-sektor penegakan hukum harus
menjadi fokus evaluasi Presiden Joko Widodo dalam melakukan perombakan
jilid dua ini. Dua perhatian yang seharusnya menjadi pusat perhatian
adalah posisi jaksa agung dan menteri hukum dan HAM.
Menurutnya Fariz, jaksa agung seharusnya diisi oleh orang yang bukan
berasal dari partai politik karena penegakan hukum akan menjadi bias
ketika jaksa agung berasal dari partai politik. Ia mencontohkan
bagaimana Jaksa Agung M. Prasetyo yang berasal dari Partai Demokrat
disebut-sebut diduga terlibat dalam korupsi APBD di Sumatera Utara.
Dugaan keterlibatan ini sulit ditelusuri karena unsur partai politik
tersebut.
ICW juga menilai Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly juga perlu
diganti karena Yasonna dinilai telah melonggarkan kebijakan remisi dan
pembebasan bersyarat yang pada masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono
telah diperketat.
Akibat kebijakan pelonggaran itu lanjut Donal, dua
mantan kepala daerah yang terlibat kasus korupsi itu dapat mencalonkan
kembali sebagai kepala daerah ketika mereka sedang menjalani masa
pembebasan bersyarat. Mereka mencalonkan diri sebagai Bupati Boven
Digoel, Papua dan calon walikota Menado.
Menteri Yasonna juga tetap mengajukan revisi Undang-undang KPK pada
Prolegnas 2015 meskipun Presiden Jokowi telah menginstruksi untuk
menghentikannya. Rancangan Undang-undang tentang perimbangan keuangan
pusat daerah yang mestinya dibahas pada 2015 digeser menjadi 2016 karena
revisi UU KPK tersebut.
"Kalau kita mengacu pada PP (peraturan pemerintah) yang lama orang
baru bisa mendapatkan remisi, bisa dikasih bebas bersyarat kalau dia
bayar uang pengganti. Dua kasus ini Yusac (Papua) itu uang penggantinya
di atas Rp 50 milliar dan Mantan Walikota Menado Jimmy Rimba itu uang
penggantinya Rp 64 milliar. Mereka tidak membayar uang pengganti apapun
tetapi bisa dapat remisi dan bebas bersyarat. Siapa yang rugi, yang rugi
negara," ujarnya.
Ketua DPP PDI Perjuangan, partai yang mendukung Presiden Jokowi
Andreas, Hugo Pareira mendukung perombakan kabinet ini. Ia menilai ada
beberapa menteri yang bekerja sendiri atau tanpa koordinasi yang baik
dengan presiden. Seorang menteri semestinya tambah Andreas harus
memiliki kinerja paling tidak mendekati apa yang ingin dicapai
pemerintah secara tim dan loyal kepada presiden.
"Kemudian dia harus memiliki koordinasi ini yang paling lemah baik di
pemerintahan kemarin maupun pemerintahan yang sekarang. Ini terakhir
pak Jokowi juga memberikan warning tentang lemahnya koordinasi," kata
Andreas.
Presiden Joko Widodo merombak kabinetnya pada 12 Agustus 2015, setahun setelah berkuasa.
Enam anggota kabinet kerja diganti, yaitu Menko Ekonomi Sofyan Djalil
yang digantikan oleh Darmin Nasution, Menkopolhujam Tedjo Edhy
Purdjiatno yang digantikan oleh Luhut Binsar Panjaitan, Menko
Kemaritiman Indroyono Soesilo yang digantikan oleh Rizal Ramli, Menteri
Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Andrinof Chaniago yang
digantikan oleh Sofyan Djalil dan Menteri Perdagangan Rahmat Gobel yang
digantikan oleh Thomas Lembong.
Presiden juga memberhentikan Sekretaris Kabinet Andi Widjayanto, yang
beberapa bulan kemudian digantikan oleh Teten Masduki. Pada kesempatan
itu Pramono Anung diangkat sebagai Sekretaris Kabinet.
Masih belum jelas siapa yang akan tergusur atau terpilih dalam perombakan kabinet kali ini.
Sumber: voaindonesia.com
Foto: VOA/Fathiyah
