"SUDAH CUKUP" HAKIM DAN JAKSA TERAPKAN HUKUM LINGKUNGAN

Kabut asap terlihat menutup kawasan sekitar Jembatan Ampera, Palembang.

Dari sisi aparat penegakan hukum, Indonesia sebenarnya sudah memiliki kapasitas untuk menuntut dan membangun kasus kuat terhadap para pelaku kerusakan lingkungan namun terhambat oleh koordinasi.

Menurut Direktur Eksekutif Indonesian Center for Environmental Law (ICEL), Henri Subagiyo, Indonesia sudah memiliki 219 hakim lingkungan serta jaksa dalam satuan tugas sumber daya alam yang selama ini menangani perkara-perkara lingkungan dan sumber daya alam.

Hakim-hakim lingkungan tersebut, tambahnya, sudah diseleksi dan menjalani pelatihan untuk menangani perkara-perkara lingkungan baik di pengadilan tata usaha negara maupun di pengadilan umum untuk kasus perdata maupun pidana.

Selain itu, menurut Henri, jaksa-jaksa yang tergabung dalam satuan tugas sumber daya alam dan menangani perkara lingkungan, "bisa difungsikan untuk membantu jaksa-jaksa di tingkat daerah ketika menangani perkara lingkungan.”

Pelabuhan Singapura saat terkena asap kiriman Indonesia (kiri) dan ketika dalam keadaan biasa. aption

Henri berpendapat pemerintah sebenarnya sudah memiliki data perusahaan-perusahaan yang lahannya terbakar sampai sekitar 400, tetapi baru tujuh yang ditetapkan sebagai tersangka, sementara lahan yang terbakar kebanyakan di lahan-lahan konsesi perusahaan.

"Ini menunjukkan pendekatan hukum yang dilakukan pemerintah selama ini masih biasa-biasa saja. Harus ada koordinasi yang intensif di tingkat penyidikan dan penuntutan, antara kepolisian, kejaksaan, dan Kementerian Lingkungan Hidup (dan Kehutanan),” katanya.

Koordinasi ini, menurutnya, dibutuhkan agar proses penyidikan, penuntutan, dan persidangan bisa mengungkap dan menghukum semua pihak yang terlibat.

“Karena pelaksana teknisnya adalah Kementrian Lingkungan (Hidup dan Kehutanan). Polisi harusnya bisa bergerak dengan data kementerian," ujarnya lagi.

Sebelumnya, beberapa kalangan aktivis lingkungan meragukan upaya pemerintah dalam menegakkan hukum terkait pelaku pembakaran hutan dan lahan sehingga menyebabkan kabut asap.

Direktur Eksekutif WALHI Abednego Tarigan mengatakan, "Kebakaran hutan dan lahan ini seperti membuka kotak pandora kekacauan tata kelola hutan dan lahan kita, sementara penanganannya masih bersifat darurat."

Sementara aktivis koalisi pemantau pengrusakan hutan (Eyes on the forest) di Provinsi Riau, Afdhal Mahyuddin mengatakan, meski menyambut baik niat pemerintah untuk menindak tegas perusahaan-perusahaan yang terbukti membakar hutan, tetapi dia skeptis upaya itu dapat membuat efek jera.

Bencana kabut asap karena kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kalimantan dan Sumatra juga menyebabkan negara-negara tetangga terkena gangguan.



Sumber: bbc.com/indonesia
  Image copyright AFP 
  Image copyright Tim McDonald

Berbagi :