INDONESIA BANYAK ANCAMAN, ANGGOTA DPR DUKUNG BELA NEGARA
 |
| Adanya ancaman dari dalam dan luar negeri, di pusat daerah hingga perbatasan negara membuat program bela negara dinilai positif untuk direalisasikan. |
Jakarta
--
Wakil Ketua Komisi I DPR, Hanafi Rais mengapresiasi
ide bela negara yang dicetuskan oleh Menteri Pertahanan Ryamizard
Ryacudu. Menurutnya, ide tersebut relevan dengan kondisi Indonesia yang
mendapatkan banyak ancaman dari dalam dan luar negeri.
"Semangatnya baik dan ada relevansi dengan kondisi sekarang di mana ancaman tradisional maupun non tradisional sudah sering mengemuka seperti fenomena WNI direkrut jaringan teroris, infiltrasi budaya asing, dan kasus-kasus di perbatasan," kata Hanafi kepada CNN Indonesia, Senin (12/10).
"Semangatnya baik dan ada relevansi dengan kondisi sekarang di mana ancaman tradisional maupun non tradisional sudah sering mengemuka seperti fenomena WNI direkrut jaringan teroris, infiltrasi budaya asing, dan kasus-kasus di perbatasan," kata Hanafi kepada CNN Indonesia, Senin (12/10).
Meskipun begitu, Hanafi menilai, bela negara tidak harus berhubungan
dengan pertahanan dan keamanan. Tetapi, bisa juga digunakan untuk
keperluan pembangunan sosial dan ekonomi masyarakat layaknya program
"Peace Corps" di Amerika Serikat.
Anak dari Amien Rais tersebut menjelaskan, kurikulum bela negara bisa dibagi menjadi dua cakupan yaitu umum dan khusus.
Kurikulum umum, menurut Hanafi, dapat berhubungan dengan doktrin, wawasan nusantara dan cara pengambilan keputusan strategis. Sementara kurikulum khusus berkaitan dengan profesi yang jadi latar belakang peserta bela negara.
Dia pun berpendapat, bela negara juga harus bersifat wajib tuntas sambil terus dilakukan penyempurnaan.
"Sebaiknya program bela negara sifatnya wajib tuntas bagi mereka yang sudah sukarela bergabung atau ditunjuk oleh negara, tidak bisa berhenti di tengah jalan jika sudah memilih atau ditetapkan," kata Hanafi.
"Intinya, program bela negara jalan terus sambil terus disempurnakan," ujarnya.
Sebelumnya, wacana penerapan bela negara oleh pemerintah ditentang oleh beberapa pihak, salah satunya diungkapkan oleh Lembaga Swadaya Masyarat (LSM) Imparsial.
Direktur Program Imparsial, Al Araf mengatakan lebih baik pemerintah mengutamakan komponen utama yaitu perbaikan persenjataan dan kesejahteraan TNI dibandingkan mengajak warga sipil untuk bela negara.
Program bela negara diketahui digagas oleh Kementerian Pertahanan dengan menargetkan akan ada 100 juta warga yang akan menyelesaikan program bela negara dalam waktu 10 tahun ke depan. Rencananya, program tersebut akan dibuka di 45 kabupaten dan kota pada 19 Oktober mendatang.
Anak dari Amien Rais tersebut menjelaskan, kurikulum bela negara bisa dibagi menjadi dua cakupan yaitu umum dan khusus.
Kurikulum umum, menurut Hanafi, dapat berhubungan dengan doktrin, wawasan nusantara dan cara pengambilan keputusan strategis. Sementara kurikulum khusus berkaitan dengan profesi yang jadi latar belakang peserta bela negara.
Dia pun berpendapat, bela negara juga harus bersifat wajib tuntas sambil terus dilakukan penyempurnaan.
"Sebaiknya program bela negara sifatnya wajib tuntas bagi mereka yang sudah sukarela bergabung atau ditunjuk oleh negara, tidak bisa berhenti di tengah jalan jika sudah memilih atau ditetapkan," kata Hanafi.
"Intinya, program bela negara jalan terus sambil terus disempurnakan," ujarnya.
Sebelumnya, wacana penerapan bela negara oleh pemerintah ditentang oleh beberapa pihak, salah satunya diungkapkan oleh Lembaga Swadaya Masyarat (LSM) Imparsial.
Direktur Program Imparsial, Al Araf mengatakan lebih baik pemerintah mengutamakan komponen utama yaitu perbaikan persenjataan dan kesejahteraan TNI dibandingkan mengajak warga sipil untuk bela negara.
Program bela negara diketahui digagas oleh Kementerian Pertahanan dengan menargetkan akan ada 100 juta warga yang akan menyelesaikan program bela negara dalam waktu 10 tahun ke depan. Rencananya, program tersebut akan dibuka di 45 kabupaten dan kota pada 19 Oktober mendatang.
Sumber: cnnindonesia.com
Foto: Eky
Wahyudi
