AGAR PENANGAN KASUS BISA TUNTAS, JAKSA AGUNG DIMINTA INDEPENDEN
Jakarta - Jaksa Agung diminta independen memimpin Korps Adhyaksa.
Penanganan kasus dugaan penyimpangan penggunaan dana bantuan sosial
yang kini jadi sorotan, harus diusut tuntas.
Independensi dan kredibilitas menurut pakar hukum Agung Chairul Imam memang penting guna menjaga proses penanganan perkara. Tak boleh ada muatan politis dalam memutuskan kebijakan dalam penegakan hukum.
"Tugas menteri dengan seorang Jaksa Agung, Kapolri, Panglima TNI itu beda. Coba bayangkan bagaimana kalau Panglima TNI itu dari parpol? Jaksa Agung, Kapolri itu urusan teknis, penegakan hukum, bukan politik," ujar Chairul dalam diskusi di Warung Daun, Cikini, Jakarta, Sabtu (24/10/2015).
Chairul mengkritisi persoalan ini karena kasus dugaan penyalahgunaan bansos Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang ditangani Kejaksaan Agung. Gubernur nonaktif Gatot Pujo Nugroho sebelumnya pernah menyebut dugaan penanganan perkara bansos politis karena dirinya berstatus tersangka tanpa dilakukan pemeriksaan.
"Jaksa Agung sekarang kan itu dari parpol. Memang Pak Pras (Jaksa Agung Prasetyo) bekas Jaksa juga. Pak Jaksa harus tahu anatomi kejaksaan," tuturnya.
Kritikan juga dikatakan Koordinator Divisi Korupsi Politik ICW, Donal Fariz. Dia mengkritisi beberapa pejabat seperti Menkum HAM dan Jaksa Agung yang diisi dari kalangan politisi. Posisi ini dianggap akan menyulitkan si pejabat untuk lepas dari kepentingan parpol.
"Itu tak bisa dilepaskan karena Jaksa Agung dari Partai NasDem. Jadi, penegakan hukum bercampur politik yang strategis dengan latar belakang politiknya. Kalau diisi dari latar belakang politik ada induk semang di partai, ada induk semang di istana. Ini bisa punya loyalitas ganda," paparnya.
Jaksa Agung Muhammad Prasetyo mengaku tak peduli dengan isu pencopotan dirinya dari kursi Jaksa Agung yang dihembuskan berbagai pihak. Bagi Prasetyo, yang terpenting saat ini adalah tetap melaksanakan tugasnya dengan baik.
"Bukan urusan saya, bukan urusan saya (soal isu pencopotannya)," kata Prasetyo di kantornya, Kamis (22/10).
Independensi dan kredibilitas menurut pakar hukum Agung Chairul Imam memang penting guna menjaga proses penanganan perkara. Tak boleh ada muatan politis dalam memutuskan kebijakan dalam penegakan hukum.
"Tugas menteri dengan seorang Jaksa Agung, Kapolri, Panglima TNI itu beda. Coba bayangkan bagaimana kalau Panglima TNI itu dari parpol? Jaksa Agung, Kapolri itu urusan teknis, penegakan hukum, bukan politik," ujar Chairul dalam diskusi di Warung Daun, Cikini, Jakarta, Sabtu (24/10/2015).
Chairul mengkritisi persoalan ini karena kasus dugaan penyalahgunaan bansos Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang ditangani Kejaksaan Agung. Gubernur nonaktif Gatot Pujo Nugroho sebelumnya pernah menyebut dugaan penanganan perkara bansos politis karena dirinya berstatus tersangka tanpa dilakukan pemeriksaan.
"Jaksa Agung sekarang kan itu dari parpol. Memang Pak Pras (Jaksa Agung Prasetyo) bekas Jaksa juga. Pak Jaksa harus tahu anatomi kejaksaan," tuturnya.
Kritikan juga dikatakan Koordinator Divisi Korupsi Politik ICW, Donal Fariz. Dia mengkritisi beberapa pejabat seperti Menkum HAM dan Jaksa Agung yang diisi dari kalangan politisi. Posisi ini dianggap akan menyulitkan si pejabat untuk lepas dari kepentingan parpol.
"Itu tak bisa dilepaskan karena Jaksa Agung dari Partai NasDem. Jadi, penegakan hukum bercampur politik yang strategis dengan latar belakang politiknya. Kalau diisi dari latar belakang politik ada induk semang di partai, ada induk semang di istana. Ini bisa punya loyalitas ganda," paparnya.
Jaksa Agung Muhammad Prasetyo mengaku tak peduli dengan isu pencopotan dirinya dari kursi Jaksa Agung yang dihembuskan berbagai pihak. Bagi Prasetyo, yang terpenting saat ini adalah tetap melaksanakan tugasnya dengan baik.
"Bukan urusan saya, bukan urusan saya (soal isu pencopotannya)," kata Prasetyo di kantornya, Kamis (22/10).
Sumber: detik.com
Gambar: Google
