JEPANG DIPASTIKAN TAK GARAP PROYEK KERETA CEPAT
Setelah pertarungan
sengit antara dua negara selama berbulan-bulan, Jepang akhirnya
dipastikan tidak akan ikut andil dalam pembangunan proyek kereta cepat
Jakarta-Bandung. Absennya Jepang dalam pengembangan megaproyek itu
dikarenakan Jepang tidak bisa memenuhi syarat yang dimintakan pemerintah
agar bentuk kerja sama diarahkan pada business to business, bukan antar
pemerintahan.
"Kalau Jepang kan memang dari awal maunya G to G tapi jadinya B to B,
di situ Jepang nggak bisa ikut dalam pengadaan kereta Jakarta-Bandung,"
ujar Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki di Istana Kepresidenan,
Selasa (29/9/2015).
Meski Jepang dipastikan tidak akan menggarap proyek itu, namun Teten
enggan berkomentar soal keputusan Indonesia yang akhirnya menyerahkan
proyek itu kepada China. Dia hanya menjelaskan saat ini Kepala Badan
Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Sofyan Djalil diutus
Presiden Joko Widodo untuk bertemu Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe
untuk menjelaskan keputusan pemerintah Indonesia.
Keputusan yang dimaksud itu adalah pernyataan Jokowi bahwa proyek
kereta cepat tidak menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Negada
(APBN), tidak ada jaminan yang harus dikeluarkan pemerintah Indonesia,
dan juga dikembalikan kepada kerja sama bisnis. Selain itu, Sofyan juga
memberikan pengertian kepada Jepang bahwa program infrastruktur yang
bisa dimasuki tak hanya proyek kereta cepat Jakarta-Bandung.
"Selain Jakarta-Bandung, kan ada Jakarta-Surabaya, Kalimanta,
Sulawesi. Dan ke depan saya kira akan ada di pulau-pulau lainnya,
termasuk juga Palembang LRT, lalu pembanguan infrastruktur pelabuhan,
jalan tol. Banyak opportunity pemerintah Jepang untuk ikut membangun
infrastruktur di Indonesia," imbuh Teten.
Menurut Teten, saat ini pemerintah Indonesia justru sangat terbuka
terhadap keran investasi. Investasi dari luar negeri ini diharapkan bisa
mendatangkan valuta asing lebih banyak untuk kembali menggairahkan
perekonomian di tanah air.
Sumber : kompas.com
