ISTANA UNGKAP ALASAN JOKOWI TAK MINTA MAAF KE KELUARGA OKI
Pramono Anung
JAKARTA, Wacana
mengenai permintaan maaf pemerintah terhadap keluarga eks Partai
Komunis Indonesia (PKI) ditampik pihak Istana. Sekretaris Kabinet
Pramono Anung mengungkapkan bahwa hingga kini belum pernah ada
pembahasan soal rencana permintaan maaf itu. Saat ini, Jokowi sedang
sibuk mengurus masalah perekonomian.
"Yang jelas persoalan permintaan maaf dan sebagainya itu tidak pernah
dibicarakan dalam rapat-rapat di kabinet maupun ketika kami
mendampingi. Sikap Presiden sudah disampaikan secara jelas bahwa
konsentrasi beliau sekarang ini adalah menyelesaikan persoalan ekonomi
yang sedang dihadapi bangsa ini," ujar Pramono di Istana Kepresidenan,
Selasa (22/9/2015).
Isu permintaan maaf pemerintah terhadap keluarga eks PKI ini muncul
dalam pertemuan Presiden Jokowi dengan PP Muhammadiyah pagi tadi.
Pengurus Pusat Muhammadiyah meminta klarifikasi Presiden Joko Widodo
terkait isu akan adanya permintaan maaf pemerintah kepada mereka yang
dituduh terlibat Partai Komunis Indonesia (PKI). Kepada Muhammadiyah,
Jokowi membantah isu tersebut.
Menurut Pramono, isu ini bisa saja ditanyakan oleh pengurus PP
Muhammadiyah. "Saya tidak yakin kalau kemudian kata-kata itu muncul dari
beliau sendiri, pasti karena mungkin di antara peserta dari
Muhammadiyah menanyakan," ucap dia.
Menurut Pramono, Jokowi saat ini sedang disibukkan dengan persoalan
ekonomi global yang berpengaruh ke Indonesia dan langkah-langkah yang
harus dilakukan. "Beliau lebih concern pada persoalan deregulasi," ucap politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) itu.
Sekretaris Umum Pengurus Pusat Muhammadiyah Abdul Mu'ti menyatakan,
saat ditanya, Presiden mengatakan, dirinya tidak berencana menyampaikan
permintaan maaf. Jangankan rencana, kata Abdul, Jokowi mengaku sama
sekali tidak pernah memiliki niat untuk melakukan permintaan maaf
tersebut.
"Saya kira beliau punya prinsip pada hal ini. Kata Presiden, kalau
kami (pemerintah) meminta maaf, kami akan berhadapan dengan NU,
Muhammadiyah, dan TNI," ucap Abdul.
Isu tersebut muncul setelah pemerintah mewacanakan rekonsiliasi
terhadap korban atau keluarga korban sejumlah kasus pelanggaran berat
HAM. Sampai saat ini, wacana rekonsiliasi itu masih belum difinalisasi.
Pemerintah memberi perhatian lebih pada kasus pelanggaran berat HAM,
seperti kasus Talangsari, Wasior, Wamena, penembak misterius atau
petrus, G30S PKI, kerusuhan Mei 1998, dan penghilangan orang secara
paksa.
Sumber:kompas.com
Gambar: Google
