AHOK LIBATKAN BELANDA UNTUK REKLAMASI JAKARTA
Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama. (CNN Indonesia/Lalu Rahadian)
Jakarta, CNN Indonesia
--
Niat Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama
untuk mengerjakan proyek reklamasi di laut Jakarta tampaknya benar-benar
serius akan dilakukan dalam waktu dekat. Ia pun sudah menggandeng
pengembang dari negeri Belanda untuk melancarkan proyeknya tersebut.
"Salah satu pulau yang akan kami reklamasi kontraktor utamanya, Van Oord dari Belanda. Perusahaan yang sama yang melakukan proyek Terusan Suez yang baru," kata gubernur yang akrab disapa Ahok saat menggelar jumpa pers terkait kerja sama dengan Rotterdam di Hotel Shangri-La, Jakarta, kemarin.
Selain menggunakan kontraktor asal Belanda, Ahok juga akan meniru konsep Pemerintah Belanda yang lebih banyak mencari untung lebih dari adanya proyek reklamasi di negaranya. (Baca juga: Ahok Minta Kepolisian Pimpin Penggusuran)
"Makanya mereka sangat pengalaman. Dari kunjungan saya tahun lalu juga saya telah belajar bagaimana pemerintah yang tidak mau mengeluarkan uang untuk membangun infrastruktur dan memanfaatkannya di pulau tersebut," ujar Ahok.
Lebih lanjut Ahok mengatakan akan memberikan tanggung jawab operasional
pulau kepada pengembang, namun Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI tetap
memegang kendali.
"Mereka memberikan fasilitas umum dan fasilitas sosial dan wajib memelihara itu. Dari tanah yang bisa dia jual, lima persennya kasih ke kami. Mereka punya sertifikat di atas HPL (Hak Penggunaan Lahan) DKI," ujar Ahok.
Ahok juga akan membebani para pengembanh nantinya untuk tetap menyisihkan keuntungannya kepada Pemprov DKI. (Baca juga: Ahok Usulkan Gambir dan Manggarai Jadi Stasiun Kereta Cepat)
"Mereka wajib menyerahkan kira-kira nilainya hampir 10 persen dari nilai jual tanahnya untuk membantu mengatasi banjir, membangun inspeksi, danau, sodetan, teluk, sungai, pompa, bendungan, dan waduk," kata mantan Bupati Belitung Timur itu.
Untuk mempercepat proyek ini, Ahok pun menginstruksikan jajarannya agar bekerja cepat untuk menghasilkan peraturan daerah buat proyek reklamasi tersebut.
Di sisi lain, Wali Kota Rotterdam Ahmed Aboutaleb mengatakan mengurus proyek reklamasi bukanlah hal yang mudah. Banyak pihak yang harus terlibat dan bersinergi dengan baik.
"Ini tidak hanya melibatkan keputusan dari pemerintah tapi juga membutuhkan kelompok lingkungan, pebisnis, untuk melakukan pengerjaan, pengembang untuk menggunakan tanah, membutuhkan infrastruktur seperti jalanan dan rel, membutuhkan sistem telekomunikasi jadi ini sangat rumit," kata Ahmed. (Baca juga: BPK Kebut Investigasi Pembelian Lahan RS Sumber Waras)
Kesepakatan antara pemerintah dan pihak swasta bagi Ahmed sangat penting. Pihak swasta tidak boleh mengedepankan keuntungan belaka tapi juga harus melakukan kewajibannya sesuai kesepakatan dengan pemerintah.
"Bagaimana cara agar pemerintah dan pihak swasta bisa satu pemikiran, pemerintah bisa mengatakan bahwa pihak swasta boleh mengembangkan laut itu menjadi pulau, tapi mereka juga harus bikin jalan, sistem telekomunikasi, sistem saluran air limbah. Mereka harus mengerjakan semua itu," ujar Ahmed.
Perihal pendanaan dan masalah lingkungan juga menjadi perhatian sendiri bagi pemerintah jika ingin mengembangkan proyek reklamasi. Ahmed mengatakan butuh waktu yang lama untuk menyelesaikan hal tersebut.
Sebelumnya, Ahok pernah mengatakan banyak keuntungan yang didapatkan DKI Jakarta jika reklamasi pulau di pesisir utara ibu kota dilakukan. Salah satunya adalah untuk pembangunan serta menambah ruang terbuka hijau (RTH). Oleh karena itu, keberadaan pulau akibat reklamasi nanti diharap mampu menjawab masalah ketersediaan lahan untuk RTH dan pembangunan Pemprov DKI.
"DKI Jakarta akan mendapat pajak penghasilan dan kami dapat tanahnya 45 persen yang tidak bisa dijual, untuk jalur hijau. Lalu 5 persen tanah DKI yang bisa dijual akan dipakai Pemprov. Untung," kata Ahok.
"Salah satu pulau yang akan kami reklamasi kontraktor utamanya, Van Oord dari Belanda. Perusahaan yang sama yang melakukan proyek Terusan Suez yang baru," kata gubernur yang akrab disapa Ahok saat menggelar jumpa pers terkait kerja sama dengan Rotterdam di Hotel Shangri-La, Jakarta, kemarin.
Selain menggunakan kontraktor asal Belanda, Ahok juga akan meniru konsep Pemerintah Belanda yang lebih banyak mencari untung lebih dari adanya proyek reklamasi di negaranya. (Baca juga: Ahok Minta Kepolisian Pimpin Penggusuran)
"Makanya mereka sangat pengalaman. Dari kunjungan saya tahun lalu juga saya telah belajar bagaimana pemerintah yang tidak mau mengeluarkan uang untuk membangun infrastruktur dan memanfaatkannya di pulau tersebut," ujar Ahok.
"Mereka memberikan fasilitas umum dan fasilitas sosial dan wajib memelihara itu. Dari tanah yang bisa dia jual, lima persennya kasih ke kami. Mereka punya sertifikat di atas HPL (Hak Penggunaan Lahan) DKI," ujar Ahok.
Ahok juga akan membebani para pengembanh nantinya untuk tetap menyisihkan keuntungannya kepada Pemprov DKI. (Baca juga: Ahok Usulkan Gambir dan Manggarai Jadi Stasiun Kereta Cepat)
"Mereka wajib menyerahkan kira-kira nilainya hampir 10 persen dari nilai jual tanahnya untuk membantu mengatasi banjir, membangun inspeksi, danau, sodetan, teluk, sungai, pompa, bendungan, dan waduk," kata mantan Bupati Belitung Timur itu.
Untuk mempercepat proyek ini, Ahok pun menginstruksikan jajarannya agar bekerja cepat untuk menghasilkan peraturan daerah buat proyek reklamasi tersebut.
Di sisi lain, Wali Kota Rotterdam Ahmed Aboutaleb mengatakan mengurus proyek reklamasi bukanlah hal yang mudah. Banyak pihak yang harus terlibat dan bersinergi dengan baik.
"Ini tidak hanya melibatkan keputusan dari pemerintah tapi juga membutuhkan kelompok lingkungan, pebisnis, untuk melakukan pengerjaan, pengembang untuk menggunakan tanah, membutuhkan infrastruktur seperti jalanan dan rel, membutuhkan sistem telekomunikasi jadi ini sangat rumit," kata Ahmed. (Baca juga: BPK Kebut Investigasi Pembelian Lahan RS Sumber Waras)
Kesepakatan antara pemerintah dan pihak swasta bagi Ahmed sangat penting. Pihak swasta tidak boleh mengedepankan keuntungan belaka tapi juga harus melakukan kewajibannya sesuai kesepakatan dengan pemerintah.
"Bagaimana cara agar pemerintah dan pihak swasta bisa satu pemikiran, pemerintah bisa mengatakan bahwa pihak swasta boleh mengembangkan laut itu menjadi pulau, tapi mereka juga harus bikin jalan, sistem telekomunikasi, sistem saluran air limbah. Mereka harus mengerjakan semua itu," ujar Ahmed.
Perihal pendanaan dan masalah lingkungan juga menjadi perhatian sendiri bagi pemerintah jika ingin mengembangkan proyek reklamasi. Ahmed mengatakan butuh waktu yang lama untuk menyelesaikan hal tersebut.
Sebelumnya, Ahok pernah mengatakan banyak keuntungan yang didapatkan DKI Jakarta jika reklamasi pulau di pesisir utara ibu kota dilakukan. Salah satunya adalah untuk pembangunan serta menambah ruang terbuka hijau (RTH). Oleh karena itu, keberadaan pulau akibat reklamasi nanti diharap mampu menjawab masalah ketersediaan lahan untuk RTH dan pembangunan Pemprov DKI.
"DKI Jakarta akan mendapat pajak penghasilan dan kami dapat tanahnya 45 persen yang tidak bisa dijual, untuk jalur hijau. Lalu 5 persen tanah DKI yang bisa dijual akan dipakai Pemprov. Untung," kata Ahok.
Sumber:CNN Indonesia.com
